Asumsi semacam itu tak bisa disalahkan sepenuhnya. Berdasarkan catatan Badan Legislasi, rapat-rapat intensif membahas RUU Kejaksaan di tingkat Panitia Kerja (Panja) baru berlangsung sejak Februari 2004. Selama Februari, ada dua kali rapat yakni tanggal 5 hingga 7 di Hotel Sheraton Bandara Tangerang, dan tanggal 27 hingga 28 di Hotel Santika, Jakarta. Rapat Panja ketiga baru dilaksanakan lagi pada 28 Juni hingga 1 Juli lalu, berlangsung Hotel Novotel, Bogor.
Seminggu kemudian, draf RUU sudah berada di tangan Tim Perumus. Secara maraton, tim ini menggelar rapat pada 8-10 Juli lalu. Rapat inilah agaknya yang sempat tercium oleh aktivis ornop pemberantasan korupsi tadi. Anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa yang dihubungi hukumonline lewat telepon pada 9 Juli sore membenarkan adanya pembahasan RUU Kejaksaan.
Hanya berselang satu hari, itu pun karena hari libur Minggu, Tim Perumus langsung menyerahkan hasilnya ke Panitia Kerja. Pada hari itu juga (12/7) Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman & HAM serta Jaksa Agung digelar meskipun hingga malam hari. Eh, tiga hari kemudian RUU Kejaksaan sudah disahkan menjadi undang-undang.
Tetapi kalau mau menolah ke belakang, sebenarnya pembahasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan sudah lama dilakukan Pemerintah. Amrizal Syahrin, Kabag Rancangan dan Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum Kejaksaan Agung, dalam sebuah tulisannya di Media Hukum-–media yang diterbitkan Persatuan Jaksa (Persaja)-–menulis bahwa draf pertama RUU Kejaksaan sudah disusun dan dibahas secara internal di Kejaksaan Agung pada akhir September hingga 4 Oktober 1999. Sebagai tindak lanjutnya, sebuah rapat konsinyering pun digelar selama tiga hari (18-20 Oktober) di Hotel Safari Garden, Puncak, Bogor.
Sayangnya, sepanjang tahun 2000 pembahasan RUU Kejaksaan seolah vakum. Satu-satunya kegiatan relevan yang dilaksanakan adalah seminar bertema Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI: Kemandirian Kelembagaan dalam Mewujudkan Supremasi Hukum.
Barulah pada bulan Maret 2001 dibentuk Tim Pembuatan Naskah Akademis. Dua bulan bekerja, tim ini sudah berhasil menyusun dan mengirimkan draf RUU kepada presiden. Jaksa Agung pun mengirimkan surat kepada Menteri Kehakiman pada 18 Juni 2001, sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet 23 Mei. Isinya meminta agar dalam pembahasan RUU Kejaksaan melibatkan Polri, advokat, MA, pakar hukum, akademisi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Usia pensiun
Sebagai tindak lanjutnya, instansi-instansi tadi mengadakan rapat konsinyering pertama di Hotel Atlet Century Park Senayan pada 21-23 September 2001. Pertemuan sudah sampai membahas substansi dan kesepakatan atas beberapa klausul yang berubah dari Undang-Undang Kejaksaan 1991. Beberapa kali pertemuan lanjutan dilakukan di hotel ini, hingga menghasilkan draf RUU versi Oktober 2001.