Selama ini suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dianggap berhasil jika mampu menghasilkan dan membagikan deviden. Akibatnya, manajemen BUMN berusaha dengan segala cara agar neraca keuangan perusahaan bisa menghasilkan deviden.
Cara pandang ini sudah perlu diubah di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani, mengungkapkan pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bersama-sama mengubah persepsi bahwa, keberhasilan kinerja BUMN tidak hanya dinilai dari segi, berapa deviden yang mampu diberikan kepada negara.
Berbicara di sebuah acara talkshow di Jakarta, Rabu (07/7) malam, Aviliani, mengatakan seharusnya indikasi keberhasilan BUMN bisa dilihat, bagaimana BUMN mampu menggerakkan perekonomian Indonesia. Berjalannya good corporate governance dan proses transparansi di BUMN merupakan hal penting yang menjadi nilai plus bagi BUMN. Karena, tak bisa dipungkiri, image BUMN yang selama in terkenal korup sekarang mulai terpatahkan.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, misalnya, telah mendorong dan ‘memaksa’ BUMN agar lebih terbuka dan menjalankan prinsip-prinsip tata pengelolaan usaha yang baik. BUMN malah harus menyediakan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
Menurut Aviliani, masalah pemberian deviden oleh BUMN kepada negara juga harus dirombak. Selama ini, APBN tidak pernah lagi memberikan dukungan kepada BUMN. Alih-alih mendapat dukungan 30 % dari APBN, BUMN malah harus memberikan konstribusi ke kas negara. Akibatnya, modal BUMN semakin berkurang. Padahal, modal tersebut bisa dikembangkan dan membuat BUMN semakin besar.
Ditemui di tempat yang sama, Parikesit Suprapto, Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian Negara BUMN mengungkapkan selama ini, sekitar 12 persen penerimaan negara merupakan kontribusi BUMN. Setidaknya ada tiga pendapatan negara yang disumbangkan BUMN, yakni dalam bentuk deviden, pajak dan hasil privatisasi.