Selama tiga tahun terakhir, belanja modal BUMN lebih tinggi dibandingkan dengan APBN. Tahun 2009 saja, BUMN memberikan kontribusi sebesar Rp120 triliun kepada APBN. Kontribusi ini diberikan dalam bentuk pajak dan deviden.
Selama ini, lanjut Parikesit, pos deviden selalu ditetapkan oleh panitia anggaran. Padahal BUMN juga membutuhkan dana. “Kami beri masukan, bagaimana devidennya dikurangi. Kalau dikurangi, otomatis kinerjanya akan lebih baik”. Pariket yakin jika kinerja BUMN baik, penyetoran dari pajak juga akan meningkat.
Deviden hanya sekian persen dari laba bersih BUMN. Kalau labanya bagus, otomatis pemberian deviden ke APBN semakin besar. Tetapi, Parikesit mengharapkan agar pemerintah tidak terlalu menargetkan deviden yang terlalu besar. Karena deviden ini diambil dari laba bersih. Kalau laba ini ditahan maka lavaragenya juga akan tinggi.
Parikesit mencontohkan, untuk perbankan yang BUMN, yang labanya besar. Laba ini bisa dipergunakan lagi dalam penyaluran kredit. Pertumbuhan perekonomian juga bisa berjalan.
Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartanto menanggapi positif masukan Parikesit. Menurut Airlangga, pengurangan deviden bisa dilakukan. Jadi, modal BUMN “bisa disalurkan kembali”.
Secara prinsip, lanjut Airlangga, APBN harusnya murni dari pajak. Deviden hanya sebagai komplementer saja, artinya bukan hal yang utama. “Kalau tidak, BUMN akan selalu untung, tapi tidak berkembang”.