Selanjutnya adalah pemilihan judul. Ayu menekankan bahwa judul adalah kunci. Judul memberikan framing awal bagi topik yang dimuat suatu infografis. Rumusannya singkat, dengan diksi yang memantik ketertarikan pembaca.
(Baca: Peran Medsos dalam Keterbukaan Informasi di Kementerian dan Lembaga)
Di sisi lain, konten sebisa mungkin berfokus pada bagian yang penting dari suatu peraturan, berpotensi menimbulkan perbincangan dan dampak luas bagi masyarakat, serta relevan dengan situasi kekinian. Infografis yang baik idealnya tak lebih dari 300 kata. Sementara untuk produk yang berbentuk ilustrasi berfungsi menggantikan hal-hal yang tidak terkatakan.
Desain yang tepat dapat meminimalisasi kepadatan narasi infografis dan menggugah daya kritis percakapan. Di balik itu semua, konsistensi dan misi dari pengelolaan media sosial jadi kunci dari keberhasilan lawfirm.
“Yang paling penting konsistensi dan misi yang dijalani secara konsisten dan continue. Jadi misalnya adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat, setiap lawfirm punya tujuan beda-beda, untuk dapetin klien juga, ada masalah eksistensi juga. Di situ yang paling penting kontinuitas atau konsisten saat menjalankan atau memproduksi suatu konten, dan libatkanlah tim. Keberhasilan suatu konten ada kolaborasi antar divisi. Sering mendengar masukan dari pembaca dan tim,” tambahnya.
Terakhir, Ayu mengingatkan kepada pengelola media sosial agar lawfirm tidak membuat konten yang dapat merusak reputasi kantor hukum itu sendiri. Seperti konten yang offside, atau sekadar mengikuti tren tanpa melakukan kroscek terhadap penerapan hukum dan aturan perundang-undangan yang ada.
“Yang bahaya kalau bikin konten jangan offside, misalnya tidak didiskusikan dulu dengan tim, konten yang dibuat sekadar ikutan tren tapi kenyataanya penerapan hukumnya salah, atau dasar hukumnya salah. Ini Sesuatu yang fatal, jadi kalau misalnya mau bikin konten yang bagus bikin yang memang relevan sama peraturan perundang-undangan dan juga bicarakan dengan ahlinya,” pungkasnya.