“Selama lebih dari dua dekade, Kemenkumham telah menjadi garda terdepan dalam memenuhi hak asasi manusia negara di Indonesia. Kemenkumham bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang tertanam daam UUD 1945 dan berbagai undang-undang nasional, termasuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” jelas Prof Eddy.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dan narasumber pada kegiatan ini. Dia berharap terjadi peningkatan mutu jurnal hukum di Indonesia sehingga dapat berkontribusi terhadap permasalahan masyarakat.
“Terima kasih atas kedatangan bapak/ibu, baik peserta maupun narasumber yang telah hadir pada kegiatan hari ini baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, sungguh sebuah kebanggaan melihat antusiasme bapak/ibu dalam mengembangkan pekerjaan yang telah bapak/ibu lakukan,” ujar Dr. Y. Ambeg Paramarta, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, pada sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop.
Dia menjelaskan kegiatan dimulai pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan lokakarya dari tiga narasumber tentang metode penulisan jurnal. Dia menjelaskan konferensi Internasional ini adalah bentuk Kerjasama dari Department of Politics and Government, Universitas Gajah Mada; Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2), Universitas Jember; Sydney Southeast Asia Centre (SSEAC), Universitas Sydney.
Kemudian Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Indonesian Consortium for Religious Study (ICRS); Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gajah Mada; Indonesia Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFORB); Indonesian Consortium for Human Rights Lecturers (SEPAHAM); Westminter Foundation for Democrary (WFD); Global Campus of Human Rights, Italy; Australian Consulate General in Indonesia.