Sekitar pukul 4, petugas piket mengabari bahwa Novel berada di lantai 3 gedung Bareskrim, namun penyidik tidak memperbolehkan TAAK menemui Novel Baswedan. Hingga rilis ini dipublikasikan, TAAK mengaku belum berhasil bertemu dengan Novel Baswedan.
“Bahwa tindakan penyidik yang tidak memberikan kesempatan penasihat hukum merupakan bentuk pengangkangan hukum,” kata anggota TAAK, Muji Kartika Rahayu dalam siaran pers.
Muji mengatakan Pasal 69 KUHAP tegas menyatakan penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap, artinya sejak penangkapan dilakukan hingga batas waktu penangkapan berakhir ( 1 x 24 jam).
“Penyidik demi hukum wajib memenuhi permintaan penasihat hukum untuk dipertemukan dengan Novel,” tukasnya. “Keputusan penyidik untuk melakukan penangkapan tengah malam seharusnya diiringi dengan sikap profesional dan ketaatan akan hukum bukannya justru melakukan pengangkangan terhadap hukum.”
Diberitakan sebelumnya, salah seorang pengacaranya, Kanti mengatakan Novel ditangkap dengan alasan karena mangkir dari panggilan pemeriksaan. Diakui Kanti, Novel memang sempat dipanggil pihak Kepolisian sekira Februari 2015 lalu.
"Alasannya tertulis karena mangkir dua kali panggilan, padahal Novel tidak datang karena tidak diperbolehkan oleh pimpinan KPK," kata salah satu pengacara Novel, Kanti, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Sementara, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan pihak KPK langsung menghubungi pihak Polri terkait dengan penangkapan Novel Baswedan. Menurut Priharsa, informasi tersebut sangat mengagetkan pimpinan dan jajaran KPK.
"Tadi memang ada pesan pendek dari handphone Novel yang menyebutkan dirinya ditangkap. Saat ini pimpinan KPK sedang berupaya menanyakan dan mengkoordinasikan dengan pihak Polri," kata Priharsa melalui pesan singkat yang diterima Jumat dini hari di Jakarta.
"Sekarang tim kuasa hukum sedang ke Bareskrim," tambah Priharsa.
Untuk diketahui, kasus yang membelit Novel sempat mencuat saat terjadi konflik KPK vs Polri pada 2012. Saat itu, Novel menjadi penyidik korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) tahun anggaran 2011 dengan tersangka Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo.
Pada 2004, ada anak buah Novel yang melakukan tindakan di luar hukum yang menyebabkan korban jiwa. Novel yang mengambil alih tanggung jawab anak buahnya dan ia pun sudah mendapat teguran keras.