Namun, kekalahan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kali ini tidaklah mutlak. Hal ini mengingat hakim ad hoc pada perkara ini mengeluarkan dissenting opinion (pendapat yang berbeda) dengan anggota majelis yang lain.
Majelis Pengadilan Niaga yang dipimpin oleh Ch. Kristi Purnamiwulan dalam putusannya yang dibacakan pada Kamis (29/11), menyatakan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh BPPN terhadap PT Megacity Development. Majelis menyimpulkan bahwa secara formal, BPPN tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit.
Alasannya, BPPN tidak bisa menunjukkan bukti asli bukti berupa SK Direksi BI dengan Nomor: SK.DIR.BI.No.31/303/KEP/DIR tanggal 13 Maret 1999 yang menunjukkan bahwa BNI berstatus sebagai bank dalam penyehatan dan masuk ke BPPN.
Bukti SK Direksi BI yang diajukan BPPN hanya berupa bukti fotokopi. Padahal bukti tersebut sangat penting untuk menunjukkan bahwa BPPN memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit
Selain itu, mengenai pengalihan piutang sebesar Rp62 miliar yang merupakan porsi BNI dalam pinjaman sindikasi kepada Megacity juga tidak dapat dijadikan dasar bagi BPPN untuk mengajukan permohonan pailit. Penyebabnya, berdasarkan Pasal 1415 KUHPerdata mengenai novasi, BPPN tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian baru yang menunjukkan bahwa piutang tersebut telah dialihkan.
Dissenting opinion
Majelis hanyalah menemukan perjanjian induk. Mengenai bukti sertifikat substitusi yang diajukan oleh BPPN, menurut Majelis, tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang baru. Namun di akhir putusannya, Ch. Kristi mengatakan bahwa pada perkara ini ada dissenting opinion (pendapat yang berbeda) dari anggota majelis.
Menurut Ellyana, hakim ad hoc Pengadilan Niaga yang mengeluarkan dissenting opinion pada perkara ini, seharusnya permohonan pailit dari BPPN harus dikabulkan. Ellyana yang ditemui seusai sidang berpendapat, dari bukti P-10 telah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Megacity memiliki utang ke BPPN.