Peluang usaha baru
Andi sendiri memandang bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang didasari pada UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ini, menimbulkan multiplier effect yang positif.
Multiplier effect tersebut bermula dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, uang mulai beredar dengan merata di daerah-daerah. Hal ini berdampak pada munculnya daya beli masyarakat yang kemudian menciptakan peluang-peluang usaha baru.
Salah satu contoh konkret yang disebutkan oleh Andi adalah berdirinya sebuah apotek di Kabupaten Sanata, Kutai Timur. Apotik tersebut berdiri sebagai akibat dari adanya desentralisasi fiskal yang meningkatkan daya beli masyarakat. Karena sebelumnya, ketiadaan apotik di Kabupaten Sanata bukan disebabkan karena tidak adanya kebutuhan akan obat-obatan, tetapi karena tidak adanya kemampuan masyarakat untuk membeli obat.
Kepastian hukum
Masalah klasik yang muncul sebagai dampak dari otonomi daerah adalah kekagetan jajaran pemerintah daerah ketika menerima kewenangan yang bisa dibilang besar jika dibandingkan kewenangan yang dimilikinya sebelumnya. Terutama, kewenangan dalam membuat peraturan bagi daerahnya masing-masing.
Pada awalnya, hampir setiap pemerintah daerah membuat peraturan yang menguntungkan daerahnya masing-masing, dari sisi finansial tentunya. Namun lama-kelamaan, hal ini mulai ditinggalkan. Apalagi sejak banyaknya Perda hasil karya Pemda yang dinilai bermasalah oleh pemerintah pusat.
Atas hal tersebut, Andi menilai bahwa kepastian hukum terhadap para investor memang sangat diperlukan. Dan itu tentunya berkaitan erat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat seharusnya bisa menetapkan terlebih dulu soal pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.
Memang ada beberapa daerah yang mungkin saja melakukan pungutan-pungutan tertentu yang melampaui batas. Tapi ini semua bisa dikoreksi kalau pemerintah pusat bisa menetapkan dengan jelas batasanya.
"Bukankah semua perda maupun keputusan Bupati yang dianggap melanggar peraturan di atasnya, melanggar kepentingan umum maupun melanggar perjanjian-perjanjian internasional seperti WTO, ILO, dan segala mcam. "Itu bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat," papar Andi.
Memang iklim investasi tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Akan tetapi, sangat terkait erat dengan situasi dan kondisi nasional. Jadi, otonomi daerah memang bukan penghalang masuknya investasi, apabila kebijakan otonomi daerah tersebut dilaksanakan dengan benar dan dikoordinasikan ke pemerintah pusat dengan baik.