Money laundering
Pemeriksaan dapat dilakukan langsung oleh BI tanpa menunggu permintaan dari penyidik atau pemerintah, hanya apabila rekening yang diperiksa terkait dengan dugaan praktek money laundering (pencucian uang).
Namun, lagi-lagi Yunus mengungkapkan bahwa Unit Khusus Investogasi Perbankan (UKIP) yang bertugas untuk itu belum melakukan pemeriksaan karena belum melihat adanya indikasi pencucian uang. Salah satu patokan yang dilihat apakah ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak adalah dari jumlah transaksi yang dilakukan.
Apabila terdapat transaksi yang mencurigakan atau di luar kelaziman dari si pemilik rekening yang melakukan transaksi melalui rekeningnya, maka pemilik rekening tersebut baru bisa dicurigasi. Transaksi yang di luar kelaziman tidak perlu besar, walaupun dalam UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), disebutkan batasan transaksi sebesar Rp500 juta.
Pasalnya, walaupun transaksi yang dilakukan tidak mencapai jumlah tersebut, transaksi tersebut terjadi di luar kelaziman. Karena itu, transaksi rekening tersebut sudah bisa dikatakan mencurigakan dan perlu diawasi. Misalnya, saja transaksi yang biasa dilakukan melalui suatu rekening tidak pernah melebihi Rp10 juta, tetapi tiba-tiba terjadi transaksi sebesar Rp400 juta. Transaksi seperti itu sudah diluar kelaziman dan patut dicurigai.
Sejak berlakunya prinsip Know Your Customer dan UU TPPU, sudah sekitar 120 laporan bank yang masuk. Terhadap laporan tersebut, hingga kini masih dalam proses klarifikasi dan balum ada yang terbukti melakukan praktek money laundering. Ke-120 laporan tersebut berasal baik dari bank asing maupun bank lokal.