Sedangkan diduga sebagai pihak pemberi, yakni Direktur Utama PT Menara Agung Donny Witono. "Diduga pemberian uang sebagai fee proyek pembangunan ruang perawatan Kelas I, II, VIP, dan super VIP di RSUD Damanhuri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah," ujarnya.
Agus menyatakan dugaan komitmen fee proyek itu adalah 7,5 persen atau sekitar Rp3,6 miliar. Menurut dia, lembaganya telah memantau adanya informasi komunikasi sejumlah pihak dalam kasus itu membicarakan perihak fee proyek, termasuk adanya informasi defisit lebih dari Rp50 miliar.
Lebih lanjut, ia menyatakan untuk melancarkan realisasi pembayaran fee proyek RSUD maka sempat dijanjikan akan ada proyek besar lain tahun 2018, di antaranya pembangunan UGD.
"Salah satu kode realisasi sudah dilakukan adalah digunakannya kalimat 'udah seger, kan?'," ujar Agus.
Agus menjelaskan dugaan realisasi pemberian fee proyek itu antara lain pemberian pertama dalam rentang September sampai Oktober 2017 sebesar Rp1,8 miliar, dan pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp1,8 miliar. "Selanjutnya sebagai komisi, Donny Witono melakukan transfer ke Fauzan Rifani sejumlah Rp25 juta," bebernya.
Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni rekening koran atas nama PT Sugwira Agung dengan saldo Rp1,825 miliar dan Rp1,8 miliar, uang dari brankas di rumah dinas Abdul Latif sebesar Rp65,65 juta serta uang dari tas Abdul Latif di ruang kerjanya sebesar Rp35 juta. (ANT)