Hasilnya, hanya dalam hitungan minggu suatu perkara sudah selesai diputus dengan kualitas yang memuaskan. Di situlah asas peradilan yang cepat dan sederhana betul-betul terefleksi dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Berbanding terbalik dengan pengadilan di Indonesia, Ia menyebut untuk sampai pada putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap), dibutuhkan waktu rata-rata satu tahun.
Melihat fenomena tersebut, kredibilitas hakim dalam menjatuhkan putusan jelas dipertaruhkan. Kritik atas putusan pengadilan yang dianggap memakan waktu begitu lama dengan analisis yang dianggap tidak berkualitas akhirnya tak bisa dihindari oleh kebanyakan hakim.
Padahal, Ia menyebut putusan itu adalah mahkotanya seorang hakim. Goals agar suatu putusan dapat berfungsi sebagai putusan yang baik, layak difungsikan sebagai naskah akademik, lolos secara teori, asas, norma, keadilan dan fakta juga semakin terjauhkan dari jangkauan para hakim.
Buruknya kualitas suatu putusan, tentu akan berdampak pada banyak aspek. Salah satunya terhadap kualitas advice (nasehat hukum) yang diberikan advokat kepada klien. Advokat pada firma hukum Assegaf Hamzah & Partners, Chandra Hamzah, mengungkapkan begitu banyak aturan hukum yang berlaku, namun tidak sesuai dengan implementasi di lapangan (Implemented Law). Misalnya, aturan bicara A, B, C, namun trend penerapan norma hukum tersebut oleh hakim ditafsirkan berbeda.
Di situ jelas terdapat jarak antara norma yang berlaku dengan implemented law. Kepastian hukum pun dipertanyakan dalam hal ini termasuk dalam setiap advice yang diberikan advokat. Dalam konteks itu, jelas advokat akan lebih mementingkan implemented law ketimbang norma yang berlaku. Sehingga, bila implemented law berupa tafsir para hakim buruk maka advice advokat lantaran mengikuti penerapan norma hukum oleh majelis hakim akan turut menjadi buruk.
“Jelas buat advokat yang paling penting adalah implemented law. Sehingga semakin jelek putusan pengadilan, semakin jelek juga advice yang biasanya diberikan para advokat,” katanya.