Menteri Keuangan Agus Martowardojo akhirnya menegaskan pemberian fasilitas tax holiday, berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (PPh) pada dunia usaha paling lama sepuluh tahun. Setelahnya, industri dapat meminta pengurangan PPh badan sebesar lima puluh persen dari jumlah terutang selama dua tahun pajak.
Demikian Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Ketentuan PPh badan dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No.94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.
PMK menyebutkan, jangka waktu pemberian tax holiday ini tertulis dalam Pasal 2 ayat (2). Yaitu, minimal lima tahun dan maksimal sepuluh tahun.
Tapi, dalam PMK diatur kewenangan Menkeu untuk memperpanjang jangka waktu pemberian tax holiday. Itu dilakukan bila dinilai perlu untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis industri terkait.
Sebagaimana diberitakan, ada lima jenis industri yang berhak mendapatkan fasilitas tax holiday ini, yang disebut industri pionir. Industri pionir, menurut PMK ini, adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksernalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Kelima industri yang dikategorikan pionir dalam PMK ini, yaitu industri logam dasar serta industri pengilangan minyak bumi dan kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam. Kemudian, industri bidang sumber daya alam terbarukan, industri permesinan, dan terakhir industri peralatan telekomunikasi.
Setiap badan usaha yang memperoleh fasilitas tax holiday diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan komite verifikasi yang dibentuk Menkeu. Ada dua hal yang diwajibkan dilaporkan oleh badan usaha. Pertama, laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia. Kedua, laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.
“Kelalaian memenuhi kewajiban ini berakibat dicabutnya fasilitas tax holiday yang telah diberikan,” tegas Menkeu dalam Pasal 7.
Pencabutan tax holiday ini, kata Menkeu, dilakukan oleh Menkeu setelah mendapat rekomendasi dari komite verifikasi. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa penghasilan badan usaha yang diperoleh di luar kegiatan usaha pionir tetap dikenai pajak dan tidak mendapat fasilitas tax holiday.
Namun, kalangan pengusaha meminta pemerintah mempertegas jangka waktu pengajuan pembebasan pajak ini. Jangan sampai, fasilitas perpajakan yang baik bagi investasi ini terkendala persoalan-persoalan administrasi yang panjang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengingatkan pemerintah seharusnya juga memberikan batasan waktu maksimal bagi proses keluarnya persetujuan tax holiday bagi pengusaha. Pemerintah harus bisa menyatakan secara tegas berapa lama persetujuan tax holiday ini dapat keluar. Intinya, kata Sofjan, pengusaha yang memenuhi kriteria harus dan sudah mengajukan diri, harus segera disetujui.
“Prosedur harus dipercepat. Pemerintah jangan setengah-setengah. Kalau memang dapat fasilitas, beri secara lengkap dan tak terlalu lama persetujuannya, sergahnya.
Meski demikian, ia menyambut baik keluarnya aturan tax holiday ini. Sofjan yakin semakin banyak investor lokal maupun asing yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan fasilitas perpajakan untuk beberapa industri pilihan menjadikan Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang PS Brodjonegoro, jangka waktu keluarnya persetujuan tax holiday ini sengaja tidak dibatasi. “Sengaja, agar proses verifikasinya tidak terburu-buru sehingga nanti ada perhitungan yang salah. Tapi kalau semua dokumen pengajuan dan perencanaan sudah lengkap, seharusnya tidak terlalu lama,” pungkasnya.