“Lha wong naskah akademik aja posisinya gak jelas, terus DPR dibilang gak mau bahas, iki opo. Jangan ada dusta di antara kita,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung Parlemen.
Anggota Komisi III DPR itu menilai, dalam melihat kinerja DPR pun mesti proporsional. Sebab nyaris tak ada RUU yang diajukan pemerintah di periode 2019-2024 ditolak DPR untuk membahasnya. Sebab sekalipun RUU Cipta Kerja yang muatan materinya sedemikian banyak dan rumit dengan menarik puluhan UU untuk direvisi, DPR pun mau membahasnya.
“Yang ada RUU yang diajukan DPR, pemerintah gak mau bahas. Contoh, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pertembakauan, RUU Perkelapasawitan,” katanya.
Berdasarkan informasi yang dikantongi Arsul, ternyata usut punya usut rupanya ada tiga kementerian yang belum memberikan paraf terhadap draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Menurutnya, masih terdapat persoalan di internal pemerintah terkait dengan persetujuan draf RUU.
“Wong yang masalah di sebelah kita (DPR, red) yang ditunjuk-tunjuk,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memastikan, sepanjang terdapat Surat Presiden (Surpres) yang sampai di meja pimpinan DPR, maka dipastikan parlemen bakal membahasnya. Tapi itu tadi, ada perbedaan pendapat seolah-olah DPR ogah membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Padahal naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana belum sampai di DPR.
“Tapi apa yang disampaikan presiden itu menjaddi sebuah keharusan. Paling tidak, kita ingin ke depan memperioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana,” pungkasnya.
Sebelumnya, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sempat disinggung Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi III pekan lalu. Mahfud meminta agar Komisi III dapat memproses RUU Perampasan Aset Tindak Pidana agar memudahkan penanganan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kemenkeu.
Menanggapi permintaan Mahfud, Ketua Komisi III Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjelaskan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bisa disahkan setelah para ketua umum partai menyetujui. Ia menyebut, semua anggota DPR patuh pada 'bos' masing-masing. Karena itu, dia menyarankan pemerintah sebaiknya melobi ketua umum partai. Atas komentar Bambang Pacul itulah DPR mendapat cibiran seolah para anggota dewan bukanlah wakil rakyat, tapi wakil partai.