Tentunya putusan hakim federal di Virginia itu kemungkinan besar bakal memberi dampak yang lebih luas atas praktik hukum yang beroperasi di kawasan Richmond. Dengan demikian putusan itu menjadi pengingat perihal permintaan biaya advokat yang harus selaras dengan kondisi pasar lokal dan permintaan biaya (fee) yang dianggap tidak realistis mungkin saja alami pengurangan yang signifikan.
Sebagai informasi, di Indonesia sendiri imbalan atas jasa hukum yang diterima Advokat didasarkan pada kesepakatan yang terjalin dengan klien. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). UU Advokat tidak memberikan batas honorarium advokat.
Lebih lanjut, Pasal 21 UU Advokat hanya menggariskan bahwa honorarium berhak diterima advokat dari klien atas jasa hukum yang diberikan. Artinya, besaran honorarium jasa hukum advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
Dalam artikel “Bingung Tarif Advokat? Yuk, Kenali Jenis-Jenis Honorarium Advokat”, Binoto Nadapdap mengklasifikasikan 4 jenis honorarium advokat berdasarkan metode penghitungannya. Pertama, honorarium advokat berdasarkan porsi keuntungan yang dimenangkan klien (contingent fee/tarif kontingensi).
Lalu, honorarium advokat berdasarkan unit waktu yang digunakan (time charge/hourly rate/tarif per jam) seperti yang dilakukan Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Ketiga, honorarium berdasarkan periode waktu tertentu (retainer fee). Keempat, honorarium berdasarkan nilai borongan perkara hingga selesai yang dibayar sekaligus dimuka atau bertahap (lump sum/fixed fee/tarif pasti).
Tak hanya tarif yang sebelumnya telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara advokat dengan klien, umumnya dapat diperjanjikan pula perihal success fee atau biaya kemenangan atas suatu perkara sebagai insentif tambahan bagi advokat apabila disetujui oleh klien.