“Ekonomi digital secara khusus adalah job masa depan. Ada yang tinggal enggak muncul lagi, ada yang baru dan akan lahir lagi. Fintech adalah salah satu area di mana job masa depan terus diciptakan,” katanya.
Selain itu, pertumbuhan digital di Indonesia yang semakin meningkat yakni dengan adanya nilai transaksi online mencapai Rp47,16 miliar pada 2018 atau naik sebesar 281,39 persen dari 2017 yaitu Rp12,38 miliar yang menandakan bahwa pemerintah harus terus memberikan fasilitas pendukung terhadap fintech agar dapat melaju dengan berbagai inovasinya.
Darmin melanjutkan melalui SDM yang berkualitas maka akan turut serta membantu pemerintah dalam memfasilitasi ekosistem pendukung fintech tersebut seperti perkembangan teknologi, big data, dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Diperlukan ekosistem yang baik dengan lembaga keuangan dan regulator kalau secara backbone untuk digital di Indonesia pemerintah sudah menyelesaikan sekitar 100 persen di kawasan timur Palapa Ring jadi kecepatan dan kualitasnya bagus di setiap daerah,” katanya.
Kenali Calon Nasabah
Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute Sukarela Batunanggar menyarankan para pelaku financial technology (fintech) mengkaji secara mendalam calon nasabahnya sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari praktik pencucian uang.
“Fintech harus memenuhi know your customer untuk anti-money laundering dan antiterorisme, itu secara standar harus kenali nasabah siapa, dananya untuk apa, dan dari mana,” katanya.
Sukarela mengatakan hal tersebut sebenarnya sudah ada di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan alias POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.