Untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, Suharso mengingatkan penting menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari. Selain itu mendorong kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat guna menghadapi tantangan regional dan global.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alama (SDA) Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menambahkan Indonesia memiliki kekuatan sebagai negara kepulauan terbesar. Tercatat 85 persen perdagangan global melalui jalur laut. Oleh karena itu dalam mendorong terwujudnya transformasi Indonesia di bidang ekonomi diperlukan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.
Vivi menjelaskan setidaknya ada 3 strategi untuk melakukan transformasi pembangunan kelautan. Pertama, transformasi cara pandang atau paradigma. Perubahan cara pandang terhadap laut yang memposisikan laut sebagai bagian terdepan dan wilayah kedaulatan yang harus dijaga maksimal baik secara ekologis, ekonomis, keamanan, dan politik. Kedua, transformasi ekonomi. Mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat yang harus dikelola secara lestari dan adil.
“Yang mencakup sektor perikanan, industri kemaritiman, transportasi laut, industri farmasi, eksplorasi energi, wisata bahari, dan jasa kelautan lain,” ujarnya.
Ketiga, transformasi kelembagaan dan tata kelola. Vivi menjelaskan perlu tata aturan yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan laut serta organisasi pengelola kelautan yang lebih efisien. Termasuk pengaturan peran daerah dan pelibatan masyarakat sipil secara aktif. Selain itu Vivi menyebut beberapa tantangan yang perlu dicermati dalam pembangunan kemaritiman.
Seperti pelaku usaha agro-maritim di Indonesia kebanyakan skala kecil, sehingga kompetensi usaha rendah dan lemahnya budaya maritim. Pengelolaan sumber daya tidak didukung basis data dan sistem pengendalian yang baik. Kemudian tidak terintegrasinya rantai usaha hulu sampai hilir di semua sektor kemaritiman. Selanjutnya, terjadi degradasi ekosistem, polusi dan limbah di laut. Serta infrastruktur dan teknologi kemaritiman belum memadai dan rendahnya investasi berkelanjutan termasuk riset kemaritiman.