Seperti diketahui, gabungan wartawan investigasi dari seluruh dunia, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), kembali mempublikasikan temuan mengenai dugaan para jutawan dan perusahaan multinasional yang menyembunyikan kekayaan di negara-negara tax haven.
Temuan yang diawali oleh koran Jerman Süddeutsche Zeitung ini dinamakan ‘Paradise Papers’, karena berasal dari 19 yuridiksi suaka pajak yang kebanyakan berlokasi di kepulauan Karibia seperti Bermuda dan Cayman Islands. Total ada 120 politikus dari seluruh dunia yang namanya tersangkut dalam dokumen ini, termasuk beberapa nama pejabat asal Indonesia.
(Baca Juga: Polemik Panama Papers)
Di tahun 2016, sebuah laporan investigasi skala internasional bertajuk ‘Panama Papers’ yang juga digarap secara keroyokan oleh ICIJ dan Süddeutsche Zeitung serta ratusan media dari berbagai negara, termasuk Tempo dari Indonesia, menimbulkan polemik.
Laporan tersebut membeberkan praktik penyembunyian aset dan penghindaran pajak yang diduga dilakukan sejumlah pengusaha, politisi, olahragawan, dan beberapa pihak lainnya dengan bantuan jasa dari sebuah law firm asal Panama, Mossack Fonseca.
Di Indonesia, polemik ‘Panama Papers’ bergulir mengarah ke penyebutan sejumlah pihak di antaranya pengusaha, politisi, dan sebagainya. Selain itu, beredar pula laporan investigasi lainnya dari ICIJ, salah satunya adalah ICIJ Offshore Leaks Database.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengaku siap menindaklanjuti data baru terkait jejaring para jutawan dan perusahaan multinasional yang diduga menyembunyikan kekayaan di perusahaan cangkang (offshore) di negara-negara suaka pajak di kawasan Karibia atau ‘Paradise Papers’.
"Data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk yang terakhir ini, tentu akan kita tindaklanjuti. Kita akan coba dapatkan data secara lebih lengkap dan detail," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.