Dolfie mengkritik kebijakan pemerintah bdalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah tidak memiliki konsistensi prioritas untuk pembangunan infrastruktur. Buktinya, pemerintah malah berancana akan memberikan pinjaman kepada International Monetary Fund (IMF) senilai US$1 miliar, sementara pemerintah melalui SMI mengajukan usulan kepada parlemen untuk penambahan dana PMN sebesar Rp2 triliun dari kapasitas pembiayaan infrastruktur tahun 2013 sebesar Rp5,7 triliun.
“Ini pemerintah bagaimana? SMI membutuhkan penambahan dana peningkatan kapasitas pembiayaan infrastruktur sebesar Rp5,7 triliun sementara pemerintah malah akan memberikan pinjaman kepada IMF senilai Rp9 triliun,” katanya.
Melihat sikap pemerintah dalam menentukan kebijakan ini, Dolfie menilai pemerintah tidak memiliki prioritas peningkatan pembangunan nasional sehingga DPR perlu mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan APBN.
"Di satu sisi, kita memberi IMF sekitar Rp9 triliun, tetapi di sisi lain kita (DPR) sibuk rapat untuk menyetujui usulan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendapatkan dana penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun," ujarnya.
Meskipun usulan SMI jauh lebih kecil dari rencana pemerintah untuk meminjami IMF, namun DPR perlu mengetahui ki8nerja perseroan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. “Kami harus mengetahui bagaimana kinerja dari SMI, bahkan saya pun belum mengetahui lokasi kantor SMI,” pungkasnya.