Persoalan infrasruktur di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pasalnya, infrastruktur yang tidak memadai merupakan salah satu hambatan bagi kerbelangsungan perekonomian Indonesia. Beberapa pengusaha juga mengeluhkan hal yang sama dari tahun ke tahun, yakni infrastruktur yang jauh dari memadai.
Untuk itu, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur milik pemerintah, PT Sarana Multi Infrasturktur (SMI) menyatakan bahwa untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia pada 2013, SMI membutuhkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 Triliun. Nilai tersebut untuk membiayai proyek infrastruktur tahun 2013 yang sudah teridentifikasi sebesar Rp5,7 triliun.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Keuangan SMI, Farida Astuti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senin (9/7). “Dana sebesar Rp2 triliun tersebut kami butuhkan karena merupakan fasilitas yang sudah diidentifikasi untuk dibiayai,” katanya.
Menurut Farida, proyek infrastruktur yang digarap SMI dapat merampungkan hingga 50 persen atau setara dengan Rp2,85 triliun. Rampungnya proyek sebesar 50 persen ini, katanya, akan dicapai dalam kurun waktu satu hingga dua tahun kedepan. Sementara untuk total komitmen hingga Juni 2012, pemerintah telah menyetor dana kepada SMI sebear Rp2 triliun dari total pembiayaan infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Untuk menutupi kekurangan ini, terang Farida, SMI akan menggunakan retained earning.
“Untuk menutupi kekurangan ini, maka akan menggunakan retined earning,” ujarnya.
Sepanjang 2012, Farida menyebutkan sudah ada delapan proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan SMI. Namun seluruhnya masih berada pada level basic infrastructure. "Proyek ini hampir semua kami yang membiayai, seperti tenaga listrik yang memang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Proyek kelistrikan ini lebih banyak kesiapannya di Indonesia bagian barat," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan bahwa Komisi akan mempertimbangkan usulan dari SMI terkait dengan pendanaan infrastruktur. Tentunya, lanjut Dolfie, legislatif akan memberikan catatan kepada pemerintah untuk mendapatkan kejelasan dari strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
"Kami ingin mengetahui strategi pemerintah untuk memenuhi kapasitas pembiayaan infrastruktur, karena IIF (Indonesia Infrastructure Finance) yang sebagian sahamnya dimiliki SMI juga mendapatkan pinjaman dari ADB dan World Bank," kata Dolfie.
Dolfie mengkritik kebijakan pemerintah bdalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah tidak memiliki konsistensi prioritas untuk pembangunan infrastruktur. Buktinya, pemerintah malah berancana akan memberikan pinjaman kepada International Monetary Fund (IMF) senilai US$1 miliar, sementara pemerintah melalui SMI mengajukan usulan kepada parlemen untuk penambahan dana PMN sebesar Rp2 triliun dari kapasitas pembiayaan infrastruktur tahun 2013 sebesar Rp5,7 triliun.
“Ini pemerintah bagaimana? SMI membutuhkan penambahan dana peningkatan kapasitas pembiayaan infrastruktur sebesar Rp5,7 triliun sementara pemerintah malah akan memberikan pinjaman kepada IMF senilai Rp9 triliun,” katanya.
Melihat sikap pemerintah dalam menentukan kebijakan ini, Dolfie menilai pemerintah tidak memiliki prioritas peningkatan pembangunan nasional sehingga DPR perlu mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan APBN.
"Di satu sisi, kita memberi IMF sekitar Rp9 triliun, tetapi di sisi lain kita (DPR) sibuk rapat untuk menyetujui usulan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendapatkan dana penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun," ujarnya.
Meskipun usulan SMI jauh lebih kecil dari rencana pemerintah untuk meminjami IMF, namun DPR perlu mengetahui ki8nerja perseroan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. “Kami harus mengetahui bagaimana kinerja dari SMI, bahkan saya pun belum mengetahui lokasi kantor SMI,” pungkasnya.