Persoalan infrasruktur di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pasalnya, infrastruktur yang tidak memadai merupakan salah satu hambatan bagi kerbelangsungan perekonomian Indonesia. Beberapa pengusaha juga mengeluhkan hal yang sama dari tahun ke tahun, yakni infrastruktur yang jauh dari memadai.
Untuk itu, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur milik pemerintah, PT Sarana Multi Infrasturktur (SMI) menyatakan bahwa untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia pada 2013, SMI membutuhkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 Triliun. Nilai tersebut untuk membiayai proyek infrastruktur tahun 2013 yang sudah teridentifikasi sebesar Rp5,7 triliun.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Keuangan SMI, Farida Astuti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senin (9/7). “Dana sebesar Rp2 triliun tersebut kami butuhkan karena merupakan fasilitas yang sudah diidentifikasi untuk dibiayai,” katanya.
Menurut Farida, proyek infrastruktur yang digarap SMI dapat merampungkan hingga 50 persen atau setara dengan Rp2,85 triliun. Rampungnya proyek sebesar 50 persen ini, katanya, akan dicapai dalam kurun waktu satu hingga dua tahun kedepan. Sementara untuk total komitmen hingga Juni 2012, pemerintah telah menyetor dana kepada SMI sebear Rp2 triliun dari total pembiayaan infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Untuk menutupi kekurangan ini, terang Farida, SMI akan menggunakan retained earning.
“Untuk menutupi kekurangan ini, maka akan menggunakan retined earning,” ujarnya.
Sepanjang 2012, Farida menyebutkan sudah ada delapan proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan SMI. Namun seluruhnya masih berada pada level basic infrastructure. "Proyek ini hampir semua kami yang membiayai, seperti tenaga listrik yang memang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Proyek kelistrikan ini lebih banyak kesiapannya di Indonesia bagian barat," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan bahwa Komisi akan mempertimbangkan usulan dari SMI terkait dengan pendanaan infrastruktur. Tentunya, lanjut Dolfie, legislatif akan memberikan catatan kepada pemerintah untuk mendapatkan kejelasan dari strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
"Kami ingin mengetahui strategi pemerintah untuk memenuhi kapasitas pembiayaan infrastruktur, karena IIF (Indonesia Infrastructure Finance) yang sebagian sahamnya dimiliki SMI juga mendapatkan pinjaman dari ADB dan World Bank," kata Dolfie.