Ditambahkan Daniel, setgab sekaligus menunjukkan fenomena perkawinan monoteisme politik dan kosmetik politik pemerintahan SBY. Artinya semua masalah ingin ditangani dan diselesaikan dan dikendalikan SBY. “Ini memunculkan gejala pada masyarakat bahwa tidak ada kepercayaan pada lembaga manapun untuk membawa aspirasi publik,” terangnya.
Budayawan dan anggota Kontras, Niniek L Karim mengingatkan, kondisi tersebut buruk bagi masyarakat. “Keadaan ini selangkah lagi menuju pembangkangan,” analisa wanita yang juga psikolog itu.
Mengenai peran Indonesia yang terlihat aktif dalam memajukan HAM di dunia, menurut Haris sesuai dengan teori advokasi HAM. Tekanan dunia luar akan pelanggaran HAM di satu negara berpengaruh pada bantuan dan kepentingan ekonomi antar negara. “Karena itu Indonesia aktif dalam penegakan HAM secara internasional,” tutur Haris.
7 Buruk 1 Diapresiasi
Menurut catatan Kontras, ada tujuh poin utama kegagalan negara melindungi HAM masyarakat. Pertama, negara gagal melindungi HAM pada para pekerja HAM dan demokrasi seperti jurnalis dan aktivis antikorupsi.
Berdasarkan pantauan Kontras, LBH Pers, dan AJI, selama tiga tahun hingga pertengahan Agustus 2010, ada 141 wartawan mendapat ancaman kekerasan fisik mapun nonfisik selama menjalankan pekerjaan. Hal sama juga berimbas pada pekerja demokrasi seperti yang dialami Tama S Langkun dan Eva H Bande, di Toili, Banggai Sulawesi Tenggara.
Kekerasan itu menurut Kontras mudah terjadi karena penegak hukum yang menjadi alat pemerintah untuk menjaga masyarakat malah tercatat kerap melakukan kekerasan. Sepanjang 2010, ada 34 kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, delapan orang diantaranya meninggal akibat tembakan.
Densus 88 Anti Teror yang memiliki mandat memberantas teroris juga kerap melakukan kekerasan. Sepanjang 2010, ada 24 orang tewas dalam operasi Densus di berbagai wilayah. Praktik kekerasan oleh kepolisian menurut Kontras diakibatkan karena lemahnya kontrol internal maupun eksternal.