Sibuk mengurus koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai gagal menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara. Kekurangan itu ditutupi oleh SBY dengan menunjukkan citra positif keluar negeri.
Citra positif diakui negara-negara lain. Semisal kegigihan Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, untuk meningkatkan kapasitas badan HAM Asia Tenggara (ASEAN Inter-govermental Commission on Human Rights/AIHCR). Indonesia melalui forum ini berupaya menerapkan mandat sama dengan mekanisme HAM internasional pada negara-negara sekawasan Asia Tenggara.
Demikian catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan kondisi HAM di Indonesia tahun 2010. “Secara umum, Kontras berpendapat pada tahun ini negara gagal melindngi hak asasi warga,” demikian kesimpulan koordinator Kontras, Haris Azhar di kantornya, Jakarta, Selasa (28/12).
Kegagalan itu terjadi karena SBY menjalankan roda pemerintahan berdasarkan kepentingan partai-partai pendukungnya. Bukan untuk kepentingan masyarakat banyak karena harus mengakomodasi keinginan partai yang ikut dalam gerbong pemerintahannya.
Karena kepentingan banyak parpol itu yang memicu Presiden SBY membentuk Sekretaris Gabungan Parpol. Akan hal ini, Haris menyatakan pembentukan setgab memang tidak dilarang, namun hal itu menunjukkan adanya krisis dan ketidaknyamanan parpol dengan sistem politik yang berlaku.
Sejarawan Universitas Indonesia, Daniel Hutagalung malah lebih tajam bependapat. Bahwa setgab hanya alat kepentingan elit. Tujuannya, hanya sebagai tempat transaksi kepentingan yang bukan lagi pada tingkat parpol, melainkan antar individu. “Tak ada kasus besar yang ditangani penegak hukum termasuk pelanggaran HAM karena diselesaikan di ruang setgab,” tandas Daniel.
Daniel menunjuk kasus pemilihan Kapolri Timur Pradopo, yang banyak ditentang saat dicalonkan Presiden. Namun kala jalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, dia mendapat suara mayoritas.