Berikut rincian peraturan yang disahkan pada tahun 2019 namun berlaku pada tahun 2020 dan berhasil dihimpun Pusat Data Hukumonline.
Bulan Pemberlakuan | Jenis | Tentang |
Januari | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 | |
Perubahan kedua Atas Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara | ||
Perubahan Atas Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | ||
Pencatatan Transaksi Dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi | ||
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | ||
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum | ||
Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai | ||
Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||
Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara | ||
Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan | ||
Pelaksanan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur | ||
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum | ||
Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum | ||
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar | ||
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib | ||
Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan | ||
Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/27/PADG/2019 Tahun 2019 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah | |
Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/28/PADG/2019 Tahun 2019 | Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Dan Nasabah | |
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Dan Nasabah | ||
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | ||
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar | ||
Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin Dan Minyak Solar Yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dan/Atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan | ||
Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020 | ||
Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | ||
Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman | ||
Maret | Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara | |
April | Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi | |
Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity | ||
Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak | ||
Juni | Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum | |
Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah | ||
Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan | ||
Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Dari Perusahaan Pembiayaan | ||
Penyelenggaraan Central Counterparty Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar Over-The Counter | ||
Juli | Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Dari Negara Tertular Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia | |
Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank | ||
Desember | Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan |
Data per 16 Januari 2020
Sementara itu, General Manager Premium Content Hukumonline, Robert Sidauruk mengatakan, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun ini ditujukan untuk mempermudah berusaha atau simplifikasi peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan, sebagian besar ditujukan untuk memperketat pengawasan dan peningkatan prinsip kehati-hatian pelaku usaha.
“Hukumonline memilih beberapa peraturan perundang-undangan pada sektor bisnis yang akan mulai berlaku pada tahun 2020 ini. Daftar lengkap peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada website hukumonline.com,” katanya.
Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2020, Robert mengatakan, menarik untuk dicermati. Seperti contoh, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.
“Implementasi SNI ini sebenarnya sudah coba dilakukan sejak tahun 2015, lalu ditunda dua kali sampai dengan 2016 dan 2018, sampai terakhir diimplementasikan pada Januari 2020,” katanya.
Selain itu, lanjut Robert, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, juga menarik untuk ditunggu implementasinya. Intinya, peraturan ini mengatur teknis penerbitan bond/sukuk tanpa melalui penawaran umum yang sebelumnya tidak pernah diatur. Diharapkan baik calon emiten maupun konsumen mendapatkan ketentuan yang jelas dalam melakukan transaksi.