Pertama, dengan melakukan restrukturisasi utang luar negeri swasta yang akan jatuh tempo pada akhir tahun ini. "Jadi, pemerintah menjadi penengah dan menjamin kalau dia nanti akan membayar. Ini seperti dulu kita kenal namanya Jakarta Initiative (JITF)," kata Aviliani.
Menurutnya, evaluasi utang luar negeri swasta sanggat penting. Caranya dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang syarat dan batasan maksimal dari pengajuan utang luar negeri bagi kalangan swasta. "Ke depan mengenai utang ini tidak hanya lapor saja, tapi juga dibatasi jumlahnya oleh pemerintah," kata Aviliani.
Perlunya pembatasan, lanjut Aviliani, agar tak semakin melonjaknya jumlah utang yang dimiliki Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya akan memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Terutama dari sisi nilai tukar yang tertekan seiring meningkatnya kebutuhan valas untuk membayar tagihan utang tersebut.
Langkah kedua, pemerintah harus dapat memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Langkah penting ini merupakan jangka pendek dalam meredam merosotnya rupiah. Ketiga, pemerintah dapat memanfaatkan perjanjian Chiang Mai Initiatives untuk meningkatkan cadangan devisa yang terus menipis seiring aksi intervensi yang dilakukan BI.
Chiang Mai Initiative adalah perjanjian multilateral negara-negara ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan dan China) terkait penyediaan fasilitas bantuan keuangan regional untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek. "Chiang Mai Initiative harus segera dimanfaatkan, jangan menunggu bulan November," ujar Aviliani.
Dan langkah terakhir, pemerintah harus memaksimalkaan kewajiban pelaporan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di bank dalam negeri yang saat ini masih belum terlihat efektif. Realisasi DHE ini harus didorong hingga mencapai 80 hingga 100 persen.
Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merosot, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan, hingga kini investor masih menunggu hasil dari paket kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah.
"Pelemahan IHSG inikan memang mencerminkan kondisi indonesia saat ini. Kebijakan yang sudah dikeluarkan itu efektif atau tidaknya kan tergantung dengan implementasinya, dan Investor juga masih akan menunggu bagaimana hasil dari paket kebijakan itu, apakah efektif atau tidak," katanya.
Ito mengatakan, sikap menunggu investor atas implementasi paket kebijakan pemerintah tersebut adalah wajar. Hal ini dikarenakan paket kebijakan tersebut perlu diterapkan secara detail. "Kebijakan itu kan perlu detail yang sudah di turunkan pemerintah, baik dari BI, Kemenkeu, Dirjen Pajak, LPS, OJK maupun institusi lainnya. Tapi ini semuakan penjabarannya harus ada implementasinya," pungkasnya.