Jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Bahkan pada level Peninjauan Kembali (PK) perkara tata usaha negara di Mahkamah Agung, kasus pajak menempati urutan pertama.
Data terbaru yang terungkap dalam acara Sosialisasi Pengadilan Pajak di Jakarta, Rabu (12/3), menunjukkan sengketa pajak, baik banding maupun gugatan, terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2004 misalnya berkas banding dan gugatan yang masuk ke Pengadilan Pajak mencapai 2.925. Sepuluh tahun kemudian (2013), jumlahnya sudah mencapai 8.399 perkara. Bandingkan dengan berkas pada 2012 yang berjumlah 7.352, atau tahun sebelumnya 7.066.
Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan hanya terjadi pada 2005 dan 2010. Pada 2005 jumlah berkas yang masuk mencapai 2.613, turun dari 2.925 tahun sebelumnya. Demikian pula 2010, berjumlah 6.699 berkas, dan berarti lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 7.462. Namun jika angka terakhir ini dibandingkan dengan periode 2011 atau 2012, jumlah perkara banding dan gugatan tahun 2009 masih lebih banyak. Tetapi secara umum ada tren kenaikan.
Ketua Pengadilan Pajak I Gusti Ngurah Mayun Winagun juga membenarkan kecenderungan itu. Ia merinci, dari jumlah 8.399 berkas yang masuk pada 2013, sebanyak 7.329 adalah banding, dan sisanya (1.070) adalah gugatan. “Jumlah sengketanya selalu meningkat tiap tahun,” kata Winagun kepada hukumonline, usai acara sosialisasi.
Apa yang menyebabkan kenaikan itu? Winagun tak bisa memastikan penyebabnya. Ia hanya menduga kemungkinan. “Mungkin karena sektor pajak semakin luas dan wajib pajak semakin banyak,” ujarnya.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung (2013) juga mengkonfirmasi banyaknya perkara pajak. Dilihat dari berkas PK di direktorat tata usaha negara Mahkamah Agung, perkara pajak menempati posisi teratas. Bahkan hingga 86,86 persen dari 1.180 perkara PK tata usaha negara yang masuk pada 2013 lalu.
Dari total akumulai dari tahun ke tahun, berkas yang masuk hingga akhir 2013 adalah sebanyak 17.914. Total tersebut merupakan sengketa sisa tahun sebelumnya sebesar 9.515 dan sengketa yang masuk 2013 sebanyak 8.399. Sedangkan jumlah sengketa yang diputuskan sepanjang 2013 sebanyak 7.376 sengketa pajak. Sementara untuk permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan pengadilan pajak sebesar 1.149. “Sengketa yang paling banyak masuk itu pajak PPN,” ungkap Winagun.