Tercatat sedikitnya ada 6 modus intimidasi yang dialami kalangan masyarkat sipil yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Pertama, penghalangan dan pembubaran acara oleh aparat berseragam atau preman/vigilantee. Kedua, diikuti dan dibuntuti aparat berseragam. Ketiga, serangan atau ancaman digital baik itu peretasan dan penyebaran data pribadi (doxing).
Keempat, disambangi atau didemonstrasi massa/vigilante/paramiliter. Isnur menyebut modus ini belum lama dialami LBH Jakarta/YLBHI dan KontraS. Kelima, didatangi aparat kepolisian dan meminta agar membuat video yang memuji pemerintahan Jokowi. Keenam, mengarahkan atau membentuk asosisasi tandingan misalnya asosiasi rektor, Guru Besar, dosen dan lainnya.
Isnur mengingatkan LBH/YLBHI termasuk kalangan organisasi masyarakat sipil lainnya menyinyalir ada upaya perpanjangan kekuasaan yang dilakukan rezim pemerintahan Jokowi. Mulai dari melemahkan KPK lewat revisi UU 30/2002, kemudian merevisi UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terbitnya UU Cipta Kerja, UU Minerba, KUHP, dan lainnya.
Hal itu selaras dengan kepentingan pemodal dan kelompok oligarki. Situasi tersebut terkonfirmasi dengan pernyataan Garibaldi Thohir atau disapa Boy Thohir belum lama ini yang menyebut sepertiga ekonomi Indonesia mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Perwakilan LBH Bandung, Heri Pramono mengatakan posko ini bisa digunakan sebagai ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil di tengah kemunduran demokrasi di Indonesia. Kebijakan yang diterbitkan pemerintahan Jokowi banyak yang tidak berpihak pada rakyat dan menjauh dari keadilan. Puncaknya, pembungkaman kritik yang disuarakan kalangan masyarakat sipil.
“Pemilu yang curang akan menghasilkan penguasa yang curang dan ini ancaman bagi demokrasi ke depan,” pungkasnya.