Satu persatu pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang diduga terlibat dalam kasus suap ke auditor BPK Jawa Barat mulai di mejahijaukan. Kini giliran Sekretaris Daerah (Sekda) Tjandra Utama Effendi yang duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/9).
Dalam sidang perdananya, Tjandra didakwa menyuap dua auditor BPK Jabar Suharto dan Enang Hernawan sebesar Rp400 juta. Jaksa penuntut umum menyebutkan perbuatan Tjandra itu dilakukan bersama-sama Walikota Bekasi Mochtar Muhammad dan pejabat Pemkot Bekasi lainnya.
Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Muhibuddin menguraikan, suap dilakukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2009 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.
Kasus ini bermula ketika Walikota Bekasi Mochtar Muhammad menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan insentif dari Departemen Keuangan sebesar Rp18 miliar saat LKPD TA 2008 mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jika LKPD mendapat opini WTP, maka insentif yang diperoleh sebesar Rp40 miliar.
Atas pendapat Mochtar tersebut, terdakwa bersama Inspektorat Kota Bekasi Herry Lukmantohari menemui Kepala Sub Auditorat Jabar III BPK Jabar Suharto dan Kepala Seksi Wilayah Jabar III B BPK Jabar Enang Hernawan untuk meminta agar LKPD Bekasi TA 2009 mendapat opini WTP.
Lalu, urai Muhibuddin, dalam pemeriksaan tahap kedua, BPK Jabar memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan sementara atas LKPD Bekasi TA 2009 yaitu WDP karena masih adanya fasilitas umum yang belum dikelola dengan tertib administrasi. Kemudian, Mochtar bersama terdakwa dan Herry Lukmantohari bersepakat untuk memberikan uang sebesar Rp400 juta kepada tim pemeriksa BPK Jabar agar opini hasil pemeriksaannya menjadi WTP.
"Terdakwa Herry menemui Suharto dan Enang di Kantor BPK Provinsi Jabar dengan menjanjikan imbalan uang sebesar Rp400 juta agar tim pemeriksa dapat memberikan opini WTP atas LKPD Kota Bekasi TA 2009,” ujarnya.