Diundangkannya KUHP baru tidak serta merta menyelesaikan seluruh masalah. Pasca diundangkannya KUHP baru dan adanya masa transisi selama 3 tahun, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan karena ada beberapa pasal yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya.
“Dalam waktu 3 tahun, penegak hukum dan pemerintah harus bersiap dan sudah selesai menyiapkan aturan pemerintah sebagai turunan KUHP ini. Contohnya mengenai pidana hukuman mati dan lain sebagainya,” ujarnya.
Lies menilai, jika pemerintah belum memiliki peraturan pelaksananya, akan ada kesulitan di awal praktik KUHP baru pada tahun 2026 mendatang. Ia berharap Kemenkumham segera membentuk tim khusus untuk mendata pasal-pasal yang perlu peraturan pelaksananya.
“Kumham harus mempersiapkan itu semua dan membentuk tim khusus untuk me-list peraturan pasal-pasal yang perlu peraturan pelaksana lebih lanjut, sehingga perlu didiskusikan dan diharmonisasikan terkait peraturan pelaksananya,” kata dia.
Selain pemerintah, menurut Lies aparat penegak hukum harus memahami secara keseluruhan isi pasal yang ada. Setidaknya ada 624 pasal yang harus dipahami, baik mengenai pidana maupun pertanggungjawaban pidananya.
“Sebelum benar-benar terjun menggunakan KUHP baru sebagai dasar hukum dan pedoman nanti, maka penting untuk disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah,” pungkasnya.