“Penilaian putusan MK bersifat ultra petita, ultra vires, membuat norma baru, membuat kebijakan hukum terbuka, atau bahkan dikatakan inkonsisten, itu semua juga merupakan produk penilaian publik dengan instrumen dan indikator masing-masing.”
Berkaitan penguatan Dewan Etik Hakim Konstitusi, misalnya ditingkatkan pengaturannya ke level UU. Hal ini sejalan dengan harapan MK sejak lama agar hakim konstitusi betul-betul senantiasa terjaga perilaku dan marwahnya. Mengenai standardisasi seleksi hakim konstitusi, ini juga wacana akademik menarik dari waktu ke waktu. Akan tetapi, hal itu di luar kewenangan MK, karena itu merupakan domain Pembentuk UU.
“Mengenai penolakan terhadap rencana revisi UU MK yang justru dianggap melemahkan, itu juga merupakan domain di luar kewenangan MK, yang akan lebih tepat sasaran jika diarahkan kepada Pembentuk UU,” kata Fajar,
Mengenai manajemen perkara dan persidangan MK yang dikatakan mengalami perbaikan signifikan, baik mencakup efektivitas penerapan prosedur dismissal, jumlah persidangan sebelum diputuskan, kecepatan menyelesaikan perkara, kata Fajar, tentu ini menggembirakan dan memang demikian adanya. Hal ini tantangan untuk terus mempertahankan, bahkan membuatnya menjadi lebih baik lagi.
“Sekali lagi terima kasih dan MK menyambut baik catatan-catatan SETARA. Paling tidak, catatan-catatan itu menjadi bahan penting bagi seluruh komponen di MK untuk melakukan upaya-upaya terstruktur guna meningkatkan kinerja pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.”