Lepasnya Syafruddin Arsyad Tumenggung dari tuntutan hukum, terdakwa kasus pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab selain ini adalah kali pertama seorang terdakwa korupsi lepas dari tuntutan hukum, perkara tersebut juga masih berkaitan dengan tersangka lain yaitu Sjamsul dan Itjih Nursalim.
Pertanyaannya apa yang bisa diperbuat KPK atas putusan ini? Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Akhiar Salmi mengatakan KPK bisa saja menempuh Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Salah satu materinya, Jaksa atau Biro Hukum KPK harus menggali alasan dua hakim agung yaitu Syamsul Rakan Chaniago dan M. Asikin yang menganggap kasus tersebut bukan ranah pidana, tetapi perdata dan administrasi.
Tetapi sebelum mengajukan KPK harus mengetahui syarat dari PK, yang masalahnya kemudian salah satu syarat dari PK yaitu tidak bisa diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dan PK hanya bisa diajukan oleh terpidana ataupun keluarganya. MK pun menegaskan hal tersebut setelah adanya uji materi yang dimohonkan Anna Boentaran, istri Terpidana kasus Cessie Bank Bali, Djoko S. Tjandra.
Menurut Akhiar, atas hal tersebut KPK bisa saja kembali melakukan uji materi atas putusan MK itu. “Kalau KPK kan bisa untuk uji materiil, siapa tahu yang diuji lagi orang lain bisa saja diubah putusan. Nanti diuji lagi hal yang sama pasal yang sama bisa saja berubah,” ujarnya kepada hukumonline, Senin (15/7).
(Baca juga: Mengintip Memori Kasasi Terdakwa BLBI yang Diputus Lepas)
Akhiar berpendapat, putusan MK dalam penegasan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang salah satunya menyatakan hanya terpidana atau ahli waris yang berhak mengajukan PK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar serta asas equality before the law. Harusnya, kata Akhiar MK membatasi kapan waktu maksimal aparat penegak hukum bisa mengajukan PK, bukan memberikan kewenangan secara absolut jika penegak hukum tidak bisa mengajukan PK.
“Semua pihak sama di mata hukum. Terpidana bisa PK, jaksa tidak bisa, harusnya batasi saja kapan PK bisa diajukan. Kalau masalahnya itu takut tidak ada kepastian hukum, kita batasi karena tidak tertutup kemungkinan di belakang ada novum. Kita batasi ada berapa tahun nih, itu saja yang kita batasi. Tapi harus diperlakukan sama, kan itu ada asas Equality Before The Law, kenapa terpidana PK tapi jaksa tidak bisa,” terangnya.
Akhiar juga menyoroti segala putusan MK yang sifatnya Final and Binding termasuk penegasan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tentang PK. Menurutnya hukum harus bersifat dinamis mengikuti perubahan nilai yang ada di masyarakat, sehingga tidak bisa suatu putusan MK sifatnya final dan mengikat sepanjang waktu.