RUU Praktek Kedokteran Mendesak untuk Segera Disahkan
Utama

RUU Praktek Kedokteran Mendesak untuk Segera Disahkan

Aliansi Rumah Sakit Bunda Indonesia mendesak Rancangan Undang-undang Praktek Kedokteran segera dituntaskan pembahasannya oleh DPR sebelum pemilu 2004. Untuk itu, mereka telah menyiapkan draf tandingan RUU Praktek Kedokteran agar DPR bisa cepat menuntaskannya.

Tri
Bacaan 2 Menit

Resiko tinggi

Soal ketakutan para dokter dihukum oleh peradilan umum juga diungkapkan CEO Rumah Sakit Mitra Keluarga, Rudi Cahyadi. Menurut dia, apakah memang sudah seharusnya kesalahan yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya harus diadili melalui hukum pidana dan perdata. Pasalnya, penghukuman bagi dokter yang ada sekarang telah menimbulkan ketakutan.

Beberapa tindakan dokter yang sering dipermasalahkan 

   Melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya (Mis. alat operasi yang sering tertinggal di tubuh pasien)

    Membuat resep yang irrasional

    Salah melakukan diagnosa penyakit pasien

    Salah melakukan treatment atas penyakit pasien

Akibatnya, menurut Rudi yang juga ikut dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VIII, para dokter bakal menerapkan tarif yang mahal dalam menjalankan profesinya. "Ini dilakukan untuk mengantisipasi kalau-kalau ada tuntutan atau gugatan dari pasiennya," tutur Rudi.

Apa yang dikhawatirkan Rudi maupun Rizal ini adalah fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Saat ini di Amerika Serikat pelayanan jasa medis dokter terbilang sangat mahal. Hal ini dilakukan dokter, karena profesi dokter merupakan profesi yang berisiko tinggi.  Apalagi, premi asuransi profesi dokter juga tinggi.

"Ini jelas bakal tidak menguntungkan masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan pelayanan jasa medis dari dokter, dan kami tidak mengharapkan apa yang terjadi di Amerika Serikat juga terjadi di Indonesia," papar dr. Rudi.  

Menanggapi desakan soal percepatan penuntasan RUU Praktek Kedokteran, para pimpinan komisi VIII mengaku akan mengusahakannya. "Saat ini ampres RUU Praktek Kedokteran sudah keluar. Dan kami mengagendakan 17 Februari mendatang sudah dilakukan pembahasan," tutur Imam Muhdiyat, selaku pimpinan sidang.

Tags: