Pembahasan RUU Perdagangan masih bergulir di Komisi VI DPR. Rabu (23/1), dewan meminta pendapat KetuaAsosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dorodjatun Kuncoro.
Dorodjatunmengatakan RUU Perdagangantidak bisa dipisahkan dengan RUU Perindustrian. Dia berpandanganagar RUU Perdagangan mencakup di dalamnya RUU Perindustrian.“RUU Perdagangan tidak bisa dipisah dari UU Perindustrian,” katanya.
Menurut Dorodjatun, jika pemerintah bercita-cita untuk membangun industri di dalam negeri maka RUU Perdagangan dipastikan harus mengedepankan kepentingan bangsa yakni industrialisasi. Jika RUU Perdagangan tidak terintegrasi dengan RUU Perindustrian, ia khawatir Indonesia masih akan menganut sistem perdagangan tradisional. Perdagangan tradisional dicirikan dengan perdagangan yang hanya mengandalkan ekspor komoditi pertanian dan pertambangan yang setengah terolah.
Dia mencontohkan cokelat, salah satu produk yang hanya setengah olahan. Meski menjadi negara pengekspor cokelat dan melakukan budidaya cokelat, Indonesia tidak bisa mengolah bahan cokelat tersebut menjadi produk jadi seperti cokelat powder. Hal ini menjadi persoalan tersendiri yang harus terjawab pada RUU Perdagangan nanti.
“Kedua UU tidak bisa dipisahkan, harus dijadikan satu karena pada statistiknya nanti itu akan menjadi hal yang tergambarkan secara menyeluruh,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima setujuRUU Perdagangan harus terintegrasi dengan UU Perindustrian. Apalagi, katanya, RUU ini dibahas dalam kondisi menurunnya neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, RUU inidibahas ketika pemerintah tengah fokus pada industrialisasi terutama di sektor manufaktur.
“Pembahasan RUU Perdagangan tidak bisa lepas dari konteks RUU Perindustrian. Harus integrated dalam pembahasan walaupun ini dua draft RUU yang berbeda,” kata Aria.