Soal dominasi BI yang terlalu menonjol itu benar adanya. Bahkan, Rina melihat dan merasakan RUU Mata Uang yang diklaim sebagai inisiatif DPR sangat berpihak ke BI. Saya merasakan RUU ini kok memberikan kewenangan ke BI terlalu monopoli. Bayangkan dari hulu ke hilir. Mulai dari kewenangan mendesain, mencetak, mengedarkan, menarik dan memusnahkan, semuanya diserahkan ke BI. Lantas, peran pemerintah dimana, kok saya tidak melihatnya di RUU ini, ujarnya bersemangat.
Dengan kewenangan BI yang terlalu monopoli itu membuat Rina khawatir kalau-kalau pihak BI akan semakin mengabaikan peran pemerintah. Salah satu indikasi yang ditangkap Rina adalah terkait dengan kewenangan BI dalam menarik dan memusnahkan mata uang. Saya melihat, dalam menjalankan kewenangan itu BI tampak jelas semau-maunya. Ini jelas sangat berbahaya, tuturnya.
Indikasi lainnya, Rina menangkap dari kewenangan BI dalam mencetak mata uang. Saya melihat dengan adanya kewenangan mencetak itu, jelas BI akan semau-maunya mencetak uang, mau ke Peruri atau ke luar negeri, terserah mereka saja. Dan, ini akan membuat pencetakan uang tidak akan terkontrol dengan baik, ujarnya.
Sementara itu, Lana Soelistianingsih, pengamat moneter dari Universitas Indonesia, juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Rina. Bahwa BI terlalu dominan di dalam bidang moneter sehingga terkesan mengabaikan posisi dan peran pemerintah. Dan, menurut Lana, kewenangan ini akan semakin kuat jika RUU Mata Uang ini berhasil digolkan menjadi UU.
Kewenangan BI memang sangat monopoli. Tidak ada yang mengontrol BI, berapa besar uang yang harus dicetak. Semuanya diserahkan ke BI karena BI memiliki fungsi sebagai pengendali moneter. Dari aspek itu memang masuk akal. Hanya saja, karena masalah ini menyangkut masalah kedaulatan mata uang, maka sangat perlu suara pemerintah diberi porsi yang lebih besar, minimal sama dengan BI. Tentu saja lewat RUU Mata Uang ini, tuturnya.
Dominasi peran BI ini, kata Lana terlihat dari tiga peran yang dirangkap BI sekaligus. Mulai dari mengendalikan moneter (otoritas moneter), pengaturan dan pengawasan perbankan serta pengaturan sistem pembayaran (mencetak dan mengedarkan mata uang).
Padahal, lanjut Lana, di dunia ini hanya tiga negara termasuk Indonesia dimana bank sentralnya merangkap tiga peran tersebut. Dua negara lainnya adalah Malaysia dan Selandia Baru. Tidak semua bank sentral menyatukan ketiga peran itu, terutama peran pengendalian moneter dan pengawasan perbankan, tuturnya.