“Terakhir menjaga keutuhan Pancasila dari pemahaman dan sejarah perjalanannya,” ujarnya.
Senada, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Ali berpandangan konsideran RUU HIP harus diperbaiki yakni dengan memasukan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Ali menilai menjadi persoalan ketika RUU HIP meniadakan atau tidak memasukan Tap MPRS XXV/1966. Baginya terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam RUU HIP sebelum dibahas secara intensif antara DPR bersama dengan pemerintah.
“Konsideran Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tersebut harus tetap dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan politik DPR,” kata Ahmad Ali.
Anggota Komisi III itu memaklumi berbagai pandangan masyarakat terhadap RUU HIP. Pro kontra pun menjadi hal lumrah di era demokrasi. Sekalipun terdapat kelompok yang skeptis dan mencibir RUU HIP. Namun dia menyesalkan bila dorongan masyarakat agar dasar dan falsafah kehidupan bernegara tak diakomodir.
Perlu sejumlah perbaikan
Senada dengan Buchori dan Ali, anggota Baleg dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Syamsurizal berpandangan fraksinya mengusulkan agar Tap MPRS XXV/1966 menjadi landasan ideologi Pancasila. Dia beralasan dengan menuangkan atau mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 dapat membentengi bangsa Indonesia dari berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Meski telah menjadi usul insiatif DPR dan bakal dibahas bersama pemerintah di tingkat pertama, Syamsurizal meminta adanya sejumlah perbaikan dalam draf RUU HIP. Menurutnya perbaikan tersebut perlu dilakukan khususnya pada ketentuan umum serta memperjelas sejumlah istilah yang belum banyak dipahami.
Seperti kata “kebersamaan”. Dia meminta agar kata “kebersamaan” diubah menjadi “gotong royong”. Hal lain, fraksi partai berlambang kabah itu mengusulkan agar mempertimbangkan kembali penunjukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pelaksana UU HIP sebagai institusi yang jauh lebih kuat mengemban amanah.
Buchori juga mempertanyakan bakal dibentuknya kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional untuk menjamin terlaksananya HIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) RUU HIP. Menurutnya, pembentukan kementerian/badan tersebut bukan solusi tepat. Pasal 38 ayat (2) RUU HIP menyebutkan, “Untuk menjamin terlaksananya Haluan Ideologi Pancasila dalam sistem nasional kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional.”
“Telah ada BPIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian bertugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP semestinya diperkuat, bukan malah membentuk kementerian/badan baru di tengah semangat efisiensi yang disuarakan Presiden Joko Widodo," katanya.