Pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) No.63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Beleid yang ditetapkan 23 Mei 2023 itu memuat 8 poin utama, salah satunya mengatur tugas tim untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas mengoordinasi kementerian/lembaga serta mengevaluasi 4 agenda prioritas.
Keempat agenda prioritas yang dievaluasi itu meliputi reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Tim terdiri dari beragam latarbelakang profesi mulai dari advokat, birokrat, pengamat, akademisi, hingga jurnalis.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti Azmi Syahputra, menilai tim tersebut layak diapresiasi. Pembentukan tim itu penting guna mewujudkan agenda pembangunan hukum termasuk memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
Azmi menilai kondisi ril kualitas penegakan hukum yang belum optimal dan dokumen perencanaan pembangunan hukum nasional yang tidak strategis akan menghambat sekaligus menjadikan karut marut penegakan hukum. Hal ini bisa jadi karena sebelumnya bidang hukum kurang diperhatikan.
“Sehingga di tahun 2023 ini mau tidak mau bidang hukum harus jadi prioritas guna membenahi segera sistem peradilan pidana,” ujarnya saat berbincang dengan Hukumonline Senin (29/5/2023).
Baca juga:
- Tim Percepatan Reformasi Hukum, Anggotanya Mulai Jurnalis Hingga Advokat
- Beberkan Masalah Pertanahan, Mahfud MD Sebut Potensi Pengadilan Khusus Pertanahan
Indikator perbaikan sistem peradilan pidana antara lain terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas kepolisian perlu serius didorong mengingat institusi tribrata ini tempat masuknya penanganan perkara. Oleh karena itu pekerjaan rumah (PR) utama tim yakni melakukan bersih-bersih dalam bidang penegakan hukum pidana mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.