Dia meyakini apabila Kementerian Perumahan Rakyat bisa menjalin komunikasi dengan baik terhadap asosiasi, maka masalah perumahan bagi rakyat dapat mudah terselesaikan.
Namun, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Toni A Prasetiantono menilai pengetatan aturan "loan to value" yang akan dikeluarkan Bank Indonesia sudah tepat untuk menjaga kesehatan perbankan.
"Saya pikir kebijakan LTV tersebut sudah benar. Memang akan ada perlambatan kredit, namun (bank) akan lebih sehat," kata Toni, Selasa (16/7).
"Loan to value" adalah rasio nilai kredit yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan pada kredit pemilikan rumah.
Toni sepakat dengan Bank Indonesia yang menyatakan sektor properti yang dijadikan ajang spekulasi dapat membahayakan sektor perbankan karena akan meningkatkan risiko gagal bayar dan membuat kenaikan harga properti melampaui fundamentalnya.
“Properti sudah dipakai sebagai instrumen investasi dan spekulasi, seperti halnya saham. Karena itu BI membatasi ruang gerak bagi kepemilikan properti yang kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi bagi pembelian pertama masih longgar," tutur Toni.
Pengetatan aturan LTV sendiri akan mulai diberlakukan 1 September 2013 dengan masa transisi selama tiga bulan sebelum tanggal tersebut. Pengetatan aturan LTV tersebut dikeluarkan oleh BI karena banyaknya debitur yang mengambil KPR atau KPA lebih dari dua. Jumlah nasabah yang memiliki KPR atau KPA lebih dari dua pun cukup besar yakni mencapai 35,2 ribu debitur.