Demikian diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Muljohardjo kepada hukumonline di Gedung Kejaksaan Agung. "Jadi kami sama sekali belum kelihatan, dalam waktu dekat ini akan mengajuka gugatan perdata karena segala sesuatunya harus disiapkan. Agar nantinya tidak ada kelemahan kalaupun akan mengajukan gugatan," ungkap Muljo.
Seperti pernah diberitakan hukumonline (18/6), pada saat rapat kerja dengan komisi II DPR, Jaksa Agung Baharuddin Lopa berencana akan mengajukaan gugatan perdata kepada Soeharto. Alasannya, pasal tuduhan pidana kepada Soeharto dalam kasus yayasan cukup lemah.
Sementara itu, Hakristuti Hakrisnowo, dosen Fakultas Hukum UI kepada hukumonline mengatakan bahwa rencana Jaksa Agung Baharuddin Lopa mengajukan gugatan perdata kepada mantan Presiden Soeharto, harus jelas gugatannya dan dalam kapasitas apa jaksa agung mengajukan gugatan tersebut. "Karena ini penting, sebagai dasar gugatanya," tegas Hakristuti menanggapi rencana jaksa agung tersebut.
Namun, Hakristuti mempertanyakan apa yang akan dijadikan dasar oleh Kejagung untuk mengajukan gugatan tersebut. Kalau sebagai ketua yayasan, maka gugatannya harus di-pending dulu menunggu kasus pidannya diputus.
"Mungkin saja, rencana gugatan ini yang dilakukan Kejagung untuk tetap dapat menyidangkan Soeharto. Karena kalau menunggu proses pidananya, masih harus menunggu membaiknya kesehatan Soeharto," ucap Hakristuti.
Menurut Hakristuti, perkara perdata dapat tetap digelar, walaupun tergugat dalam hal ini Soeharto tidak hadir karena sakit karena dapat diwakilkan oleh kuasanya. "Ini yang mungkin dipakai,. Tetapi tetap saja yang menjadi pertanyaan, apakah perkara perdatanya bisa digelar sementara belum ada putusan pidannya," ujar Hakristuti.
Dasar gugatan
Kepada hukumonline, Hakristuti menjelaskan bahwa perkara perdata bisa diajukan atas dasar adanya pihak yang tidak melaksanakan prestasi atas suatu peristiwa hukum. Dan ini yang harus dilihat apakah Kejagung termaksud pihak atau pihak terkait didalam peritiwa hukum tersebut, sehingga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Soeharto yang dianggap wan-prestasi.