Anny menambahkan, penerimaan ini juga didukung peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). “Totalnya mencapai Rp109,3 triliun. Kenaikan ini selain disebabkan penguatan kurs rupiah terhadap dolar, juga karena intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di kementerian/lembaga,” katanya
Meski demikian, tetap saja perkiraan penerimaan total di akhir tahun masih kecil dibanding penerimaan. APBN-P menetapkan perkiraan penerimaan negara dan hibah sebesar Rp1.169,9 triliun. Lebih kecil Rp150,8 triliun dari perkiraan total belanja.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafy, menyesalkan besarnya penyerapan anggaran untuk remunerasi ini. Menurutnya, remunerasi tidak lebih dari pemborosan anggaran negara.
“Seharusnya remunerasi itu didahului perbaikan kinerja aparat penyelenggara negara, perbaikan layanan terhadap masyarakat, serta ada penilaian yang jelas. Sekarang ini, justru dengan remunerasi hanya perbaikan gaji dan fasilitas bagi PNS,” sergahnya.
Selain itu, Uchok juga menyoroti pemborosan anggaran dengan banyaknya pembentukan lembaga non kementerian. “Satgas dan badan itu terlalu banyak. Ke depan, seharusnya kalau ada persoalan, presiden justru memperkuat kementerian teknis yang ada, bukan malah membentuk badan baru yang menghabisi anggaran,” pungkasnya.