Ayuni menyebut hukum tata negara darurat di Indonesia menggunakan model legislatif yakni ada fungsi parlemen (DPR) untuk melakukan check and balances terhadap Presiden. Sehingga ada ketentuan dalam UU yang harus dipatuhi Presiden sebelum mendeklarasikan keadaan bahaya. UU yang dibentuk parlemen dan pemerintah itu memuat ketentuan seperti syarat dan keadaan (aturan) yang dapat dikesampingkan dalam keadaan darurat.
Bahkan, sebelum terbit UUD NKRI Tahun 1945, Ayuni mencatat konsep HTN darurat dengan model legislatif itu juga diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD Sementara (UUDS) 1950. Pengaturan dalam UU memberikan syarat kepada eksekutif untuk mematuhi ketentuan yang ada sebelum mendeklarasikan keadaan darurat.
“Indonesia cukup maju (dalam HTN darurat, red) karena melibatkan (diatur dalam, red) produk perundang-undangan sehingga eksekutif tidak bebas menetapkan status darurat. Sebab, keadaan darurat sering digunakan eksekutif yang bisa berujung pada abuse of power,” papar Ayuni.
Ia menyebut beberapa contoh UU, seperti UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan kewenangan bagi Presiden RI untuk mendeklarasikan status darurat. Misalnya ketika terjadi konflik secara nasional dan pembatasan sosial skala besar.
Tapi pelaksanaan model legislatif dalam konsep HTN darurat di Indonesia menurut Ayuni belum konsisten. Misalnya, UU No.7 Tahun 2012 mengatur ada evaluasi dan persetujuan dari DPR atau DPRD bagi Presiden RI atau Kepala Daerah yang mau memperpanjang status keadaan konflik. Sayangnya, peran lembaga legislatif itu tidak diterapkan dalam UU lainnya yang mengatur keadaan darurat.
Selain itu, hanya UU No.23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang secara langsung merujuk Pasal 12 UUD NKRI Tahun 1945. Sementara sejumlah UU lainnya yang mengatur tentang keadaan darurat tidak merujuk Pasal 12 UUD NKRI Tahun 1945.