“Tantangan ini kami kelompokan menjadi enam,” ujarnya dalam seminar bertajuk ‘Kupas Tuntas Cross Border Merger and Acqusition dalam Praktik Hukum Indonesia’, Selasa (30/7/2024).
Selanjutnya, merger dan akuisisi lintas batas juga memerlukan uji tuntas hukum atau legal due dilligence (LDD). Dia menilai, LDD diperlukan untuk melindungi kepentingan investor. Aspek legal yang diperhatikan antara lain hukum suatu negara, batasan investasi asing, perasingan usaha.
Kemudian perlindungan kekayaan intelektual, ketenagakerjaan dan hubungan industri, penentuan penyelesaian sengketa, perlindungan data pribadi, kepatuhan terhadap hukum asing serta penegakan hukumnya.
Partner HHR Lawyers, Pardamean Kurniawan menambahkan, LDD adalah suatu pemeriksaan hukum, berupa kajian terhadap fakta, informasi dan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh konsultan hukum atas obyek hukum tertentu guna memfasilitasi pelaksanaan transaksi komersial tertentu.
Pardamean Kurniawan saat menjelaskan pentingnya legal due dilligence. Foto: HFW
Hasil uji tuntas atau pemeriksaan hukum kemudian dituangkan dalam suatu laporan resmi yang dikenal dalam praktik dengan istilah ‘Legal Due Diligence Report’ atau ‘Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum (LHPH)’ atau ‘Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum’. Selanjutnya, aspek penyelesaian sengketa transaksi merger dan akuisisi lintas batas ini juga harus diperhatikan.
Partner HHR Lawyers, Yuris A Hakim menyampaikan sengketa internasional terdapat dua jenis yaitu kontraktual dan non-kontraktual. Sengketa kontraktual yaitu timbul antara para pihak yang terikat dalam perjanjian atau perikatan, yang mana sengketa tersebut terikat dengan hubungan kontraktual.
“Sedangkan non-kontraktual yaitu sengketa antara para pihak yang tidak terikat dalam suatu hubungan kontraktual atau sengketa yang tidak mengenal atau tidak terikat dengan hubungan kontraktual yang ada,” paparnya.
Yuris A Hakim memaparkan soal jenis sengketa internasional. Foto: HFW
Para pihak yang bersengketa dapat menentukan badan penyelesaian yang sesuai. Seperti arbitrase asing, arbitrase lokal, pengadilan negeri dan pengadilan asing. Kemudian, dia juga memaparkan pentingnya memperhatikan penentuan hukum (choice of law) dan forum (choice of forum) yang ditentukan dalam penyelesaian sengketanya.