Terkait kemudahan prosedur pemasangan rooftop solar, Permen ESDM ini menyaratkan pelanggan untuk mengajukan izin terlebih dahulu pada kantor regional PLN. Hal ini memberikan kewenangan mutlak pada PLN sebelum pelanggan memasang rooftop solar dibangunan milikinya. Dalam agenda percepatan pembangunan listrik rooftop solar di Indonesia, pengajuan izin sebelum pemasangan sebaiknya tidak perlu dilakukan bagi pelanggan dengan kapasitas lebih besar dari 200 kiloWatt. “Pelanggan hanya perlu memberikan notifikasi pengajuan penggantian kWh exim pada PLN,” tambah Fabby.
Selain itu, Permen ini juga mewajibkan pemasangan rooftop solar oleh badan usaha dengan sertifikat tertentu. Untuk kemudahan pemasangan bagi pelanggan (baik rumah tangga, bisnis/komersial, industri), aturan ini sebaiknya diberlakukan untuk pemasangan di atas 200 kW sehingga pelanggan golongan rumah tangga atau komersial skala kecil dapat memasang rooftop solar dengan prosedur yang lebih sederhana.
Permen ini juga mengatur penggunaan rooftop solar untuk pelanggan industi dengan adanya pembatalan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit LIstrik. Meski demikian, pasal lainnya tetap menyebutkan adanya capacity charge dan emergency fee untuk pelanggan industri yang memasang rooftop solar tersambung jaringan. Untuk percepatan pembangunan energi surya di Indoensia dan menyediakan energi bersih untuk industi yang memiliki komitmen penggunaan energi bersih, charge dan fee untuk industri sebaiknya tidak diberlakukan untuk kapasitas hingga 200 kW.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy N. Sommeng, mengatakan penerapan PLTS Atap di pelanggan PLN adalah upaya pemerintah untuk mendorong pemanfaatan EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025. Kebijakan ini juga bagian dari komitmen Pemerintah dalam Paris Agreement yang telah ditandatangani pada 2015 lalu. Dijelaskan Andy, di era electricity 4.0, masyarakat dapat menjadi prosumen, yaitu produsen sekaligus konsumen untuk saling bertukar energi atau jasa satu sama lain dengan dukungan smart meter. Regulasi tentang PLTS Atap ini salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mendefinisikan kembali pengalaman pelanggan, khususnya menghadapi era electricity 4.0 tersebut.
"PLN perlu melihat kebijkan PLTS rooftop ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan, di mana PLN Distribusi atau PLN Wilayah dapat menyediakan paket pemasangan PLTS Atap secara integrated dengan penyambungan listrik dengan mekanisme bisnis yang saling menguntungkan," ujar Andy seperti dilansir situs Kementerian ESDM dalam sosialisasi Permen ESDM 49/2018, Rabu (28/11).
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, mengatakan regulasi ini merupakan inisiasi dari Menteri ESDM Ignasius Jonan. Tujuannya adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencapai tiga tujuan, yaitu meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional, meningkatkan efisiensi, dan mendorong energi yang lebih ramah lingkungan.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Harris, menambahkan bahwa dengan mengimplementasikan sistem PLTS atap ini, selain mengurangi tagihan listrik bulanan, ada peran serta nyata masyarakat ikut mengembangkan energi baru terbarukan dan mendukung pencapaian target EBT 23 persen di tahun 2025. Dia mengatakan melalui implementasi ini, energi surya yang ditargetkan 6,6 MW bisa diakselerasi, industri energi surya juga dapat terpacu, target penurunan gas rumah kaca dapat dicapai, serta tentu terdapat peningkatan lapangan kerja.
“Dengan kita memasang PLTS atap, sebenarnya bukan jualan listrik, itu rasanya kurang tepat, yang diutamakan adalah bagaimana kita bisa mengurangi tagihan listrik kita sambil memaksimalkan upaya dalam penurunan gas emisi rumah kaca dan mendukung energi bersih” pungkas Harris.