Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta perkembangan politik dan hukum belakangan ini semakin memprihatinkan kita semua. Keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan, khususnya pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang menjadi pertaruhan besar bagi bangsa ini. Rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024 sudah mulai berjalan. Sementara hari pencoblosan kertas suara di bilik suara tinggal menghitung bulan.
Untuk itu, sebagai upaya mengawal proses Pemilu 2024 yang jujur dan adil, ada 79 tokoh dari beragam profesi, seperti akademisi, advokat senior, pegiat hak asasi manusia (HAM), media, dan kalangan masyarakat sipil mendeklarasikan gerakan "JagaPemilu #Jujur Adil". Diantaranya, Arief Budiman (mantan Ketua KPU), Arief T. Surowidjojo (pengacara senior), Bivitri Susanti (ahli hukum tata negara, pendiri PSHK), Chandra Hamzah (mantan Komisioner KPK), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan Komisioner KPK), Dr. Fachrizal Affandi (dosen FH Universitas Brawijaya), Goenawan Mohamad (sastrawan, perupa), Andriko Otang (Direktur Eksekutif TURC).
Lalu, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo (Guru Besar FHUI), Anton Supit (pengusaha), Luhut MP Pangaribuan, SH (pengacara senior), Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Guru Besar FHUI), Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti (Guru Besar FH Unpad), Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perludem, dosen hukum tata negara FHUI), ahli hukum tata negara FH Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar, Bambang Harymurti (mantan Pimpred Tempo), Inayah Wahid (Gus Durian), Hadar Gumay (mantan komisioner KPU), Prof. Dr. Arif Satria (Rektor IPB), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Lutpi Ginanjar (Founder/CEO Smeshub), dan lain-lain.
Ketua Komite Pengarah JagaPemilu, Erry Riyana Hardjapamekas menjelaskan gerakan ini muncul dari kepedulian tulus dari kalangan yang tidak berpartai (non partisan), imparsial, tidak memihak, dan independen. Melalui gerakan "JagaPemilu" ini setidaknya sebagai bagian menjaga pemilu dari kecurangan.
“Kami berkumpul dan membentuk manifesto, menjaga proses pemilu dari kecurangan dan penyimpangan,” ujar mantan Komisioner KPK itu dalam kegiatan peluncuran gerakan "JagaPemilu" di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga:
Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Sulistyowati Irianto mengatakan tujuan gerakan ini antara lain menjaga Indonesia agar tetap sebagai negara hukum. Artinya, semua tindakan penguasa harus didasarkan pada hukum, bukan malah karena kemauan penguasa kemudian hukum bisa diubah-ubah sesuai seleranya. “Dasarnya negara hukum itu nilai-nilai demokrasi dan HAM,” ujarnya.
Prof Sulistyowati mengingatkan jika pemilu yang berjalan tidak sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku, dikhawatirkan bakal terjadi banyak kegaduhan. Sekalipun hasil pemilunya diklaim sah, tapi tidak mendapat legitimasi sosial dari masyarakat luas. “Saya mengajak semua pihak untuk mengawal pemilu,” ajaknya.
Ketua Komite Pengarah JagaPemilu, Erry Riyana Hardjapamekas menyaksikan advokat senior Luhut MP Pangaribuan membubuhkan tanda tangan pada deklarasi JagaPemilu. Foto: ADY
Pegiat Pemilu, Titi Anggraini, berpendapat gerakan JagaPemilu harus didukung semua pihak. Sebab, pemilu tak bisa diposisikan hanya sebagai kegiatan rutin lima tahun sekali, tapi prinsip dan asasnya harus demokratis. Pemilu bukan soal pemilih datang ke bilik suara untuk mencoblos, tapi bagaimana setiap tahapan pemilu dijaga agar sejalan dengan kerangka hukum pemilu.
“Pemilih harus mendapat informasi dengan baik, sehingga bisa membuat keputusan yang bermakna,” ujar perempuan yang juga pengajar Hukum Tata Negara pada FHUI itu.
Perwakilan pengusaha, Anton J Supit, mengatakan salah satu sebab kalangan pengusaha ikut gerakan "JagaPemilu" karena pemilu merupakan momentum krusial sebagai ajang legitimasi kekuasaan. Pembangunan ekonomi bisa sukses jika pemerintahan memiliki legitimasi kuat dan didukung semua unsur elemen masyarakat. Legitimasi itu diperoleh jika pemilu berjalan jujur dan adil.
“Ekonomi kalau tidak didukung pemerintahan yang kuat dan legitimate, maka ekonomi juga tidak akan berjalan baik,” ujarnya.
Bukan rule by law
Advokat Senior Luhut MP Pangaribuan berpendapat seluruh elemen masyarakat harus menjaga dan memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil. Sejak lama masyarakat telah memperjuangkan Indonesia adalah rule of law, bukan rule by law. Tapi perkembangan beberapa tahun terakhir mengkhawatirkan karena posisinya semakin mundur ke belakang.
“Intinya jangan sampai negeri ini seolah menjalankan hukum, tapi ternyata itu bukan hukum. Itu yang kita lihat sekarang, dalam hukum ada istilah buah dari pohon beracun, jangan sampai kita memakan buah beracun itu,” ujar pria yang juga pengajar pada FHUI
Komite Eksekutif ‘JagaPemilu’, Luky Djani mengatakan inti gerakan ini untuk memastikan aktor utama pemilu mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu baik partai politik dan individu serta pemilih untuk menjaga pemilu berintegritas. Gerakan "JagaPemilu" mengajak semua masyarakat untuk aktif mengawal proses pemilu dan melaporkannya jika ada indikasi pelanggaran, kecurangan, dan temuan lainnya.
“Gerakan ini akan melibatkan partisipasi warga melalui platform digital,” imbuhnya.
Perwakilan dari kalangan pemuda, Lutpi Ginanjar, mengingatkan mayoritas pemilih dalam Pemilu 2024 nanti berusia muda. Gerakan "JagaPemilu" penting untuk fokus pada hasil pemilu yang berdampak terhadap generasi muda. Dari 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tak ada yang absen membahas Indonesia Emas 2045. Tapi kalangan pemuda khawatir yang dibahas itu luput memikirkan bagaimana pemilu bisa berkontribusi positif terhadap Indonesia Emas 2045.
“Kami mengajak anak muda untuk tidak skeptis terhadap pemilu, apalagi politik. 'JagaPemilu' jadi ruang bagi kita semua jangan sampai Indonesia Emas 2045 hanya sebatas kata-kata tanpa eksekusi.”