Kedua, agenda legislasi. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebutkan capaian legislasi Pemerintah dan DPR. Perlu kita ingat penyusunan legislasi adalah agenda bersama antara Pemerintah dan DPR dan Presiden berhak mengajukan RUU ke DPR berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Rencana pengajuan UU menunjukkan arah politik legislasi yang ditentukan Presiden Jokowi sebagai agenda hukum Indonesia 5 tahun ke depan.
Hal ini terlihat absen dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Apabila konsisten dengan agenda reformasi regulasi, seharusnya Presiden Jokowi menyebutkan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pembenahan menyeluruh agenda legislasi pemerintah. Agenda legislasi yang diajukan Pemerintah hendaknya mencakup pula persoalan-persoalan terkait kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan mengedepankan visi negara hukum.
“Dalam aspek agenda legislasi, PSHK menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi belum menunjukkan politik legislasi yang jelas, tegas, dan terarah,” kritiknya.
Ketiga, penegakan hukum. Presiden Joko Widodo menyebutkan keberhasilan penegakan hukum bukan diukur dari berapa kasus yang diangkat, tetapi juga dari potensi pelanggaran hukum yang bisa dicegah dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Pemahaman ini menunjukkan seolah-olah aspek pencegahan bertentangan dengan penindakan.
Padahal, keduanya adalah bagian dari rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Satu contoh kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan yang sebetulnya merupakan “tamparan keras” bagi Presiden Jokowi terkait isu pemberantasan korupsi.
Menurutnya, gagalnya Pemerintahan Jokowi mewujudkan proses yang memenuhi rasa keadilan bagi Novel Baswedan seolah memberikan penegasan akan inkonsistensi penegakan hukum kita apabila membandingkan dengan kasus-kasus lain yang bisa begitu mudahnya diproses sampai pengadilan.
Bagi PSHK, kebuntuan proses penegakan hukum dalam kasus Novel Baswedan itu jelas menambah panjang “utang negara” dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang belum selesai hingga hari ini. Seperti kasus Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi 1 dan 2, pembunuhan aktivis HAM Munir, dan sebagainya.
“Dalam aspek penegakan hukum, PSHK menilai pencapaian Presiden Jokowi sangat lemah dan masih jauh dari kesan positif,” tegasnya.