Sedangkan duet capres dan cawapres Amien Rais dan Siswono Yudohusodo, melalui juru bicaranya Dr. Dradjad Wibowo, mengatakan, program ekonomi yang dijalankan pasangan Amien dan Siswono kalau terpilih akan menurunkan beban pajak. Tetapi di sisi lain, lanjut Dradjad, perlu adanya pembenahan pengadilan pajak.
Dradjad sendiri menegaskan, meski ada penurunan beban pajak, namun di sisi lain perlu ada perluasan terhadap basis pajak. Selain itu, program-program lain yang menunjang perekonomian yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan perumahan bagi rakyat, program magang, serta perlu kepastian hukum dalam berusaha, seperti perlunya reformasi pertanahan.
Nah terkait dengan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dradjad melihatnya agar lembaga tersebut tidak bekerja layaknya seperti pengemis. "Kita perlu adanya lembaga pengawas persaingan usaha yang kuat. Untuk itu perlu adanya lembaga yang mandiri, serta adanya dana sendiri bagi operasional KPPU. Tidak seperti sekarang yang masih minta-minta ke Deperindag," ucapnya.
Pengangguran ditekan
Sementara itu, Dr. Sri Adiningsih, yang menjadi juru bicara tim ekonomi pasangan capres dan cawapres Megawati dan Hasyim Muzadi, mempromosikan keberhasilan Megawati selama menjadi presiden. Menurut Sri Adiningsh, selama menjabat Presiden, Megawati telah berhasil menyelesaikan masalah fiskal. Paling tidak hal itu terlihat makin mantapnya kesinambungan fiskal saat ini. "Kita sudah menekan masalah fiskal dari 100 persen GDP menjadi sekitar 60 persen. Dan kami berharap untuk tahun 2006 sudah tidak ada lagi defisit fiskal," papar Sri.
Begitu juga dengan angka pengangguran. Sri memaparkan, selama masa kepemimpinan Megawati, angka pengangguran terus berhasil ditekan. "Bahkan berdasarkan Biro PusatStatistik (BPS), setiap tahun justru terus meningkat jumlah lapangan kerja baru sebesar 12,9 juta," tegas Sri.
Namun Sri, balik mempersoalkan lemahnya sistem hukum yang akan berpengaruh dalam proses pembangunan. Ia mencontohkan kasus pailit Prudential, yang menjadi preseden buruk bagi lemahnya hukum yang akan menyebabkan ketidakpercayaan pihak asing kepada Indonesia.