“Kita harus objektif bahwa banyak ketentuan yang ada di dalam buku tiga itu yang udah ngga sesuai lagi dengan kebutuhan hukum,” ujar Sogar.
Sogar menyebutkan, bagaimana mungkin orang Indonesia masih bisa mengacu pada peraturan yang sudah dibuat berabad-abad lalu, yang sepertinya pada zaman itu mobil saja belum ada. “Apalagi internet. Sekarang orang transaksi apa-apa sudah online,” imbuhnya.
Hal serupa dikemukan oleh Prof. Nindyo Pramono. Menurut guru besar asal Fakultas Hukum asal Universitas Gadjah Mada ini, pengadaan undang-undang perikatan sudah menjadi satu urgensi bagi praktik hukum di Indonesia, sebab sudah banyak pengaturan yang sudah tidak tepat lagi, yang mana jika melihat pada praktiknya, praktik-praktik ini sudah melenceng jauh dari pengaturan di Indonesia sekarang.
“Kalau bicara kepentingan praktik, ini (pembahasan legislasi rancangan undang-undang perikatan, red) sudah harus dimulai,” ungkapnya.
Baik Nindyo maupun Sogar satu suara, tak perlu bermimpi soal untuk melakukan pembaruan kodifikasi hukum perdata. “Parsial aja udah. Itu paling realistis menurut saya. (Biarkan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ke depannya parsial seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,” ujar Nindyo.
“Faktanya kita tidak mampu membuat kodifikasi yang general. Makanya harus realistis. BW yang diterjemahkan secara tidak resmi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kalau ndak bisa dibuat secara general seperti itu, ya ambil aja bukunya jadi undang-undang,” lanjutnya.
Tak perlu mengkhawatirkan perkara tumpang tindih pengaturan asalkan semuanya berasal dari satu pintu, sebut Nindyo.
Pembaruan hukum perikatan ini semakin dirasakan urgensinya oleh Nindyo dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlangsung di tahun ini. Berdasarkan pengamatannya, pengaturan-pengaturan di negara-negara tetangga sudah jauh lebih berkembang mengikuti dinamika yang terjadi di kehidupan manusia masa kini.
“Kita jujur aja, menghadapi MEA, kita berada di posisi yang selalu inferior. Ini yang harus dibalik,” kilahnya.