Menurut Sumaila secara global lautan mengalami gangguan akibat polusi dan perubahan iklim. Stok ikan makin turun dan berdampak terhadap kehidupan manusia. Jika kebijakan yang ditempuh sifatnya relaksasi atau memberi kelonggaran, berarti semakin memburuk kondisi yang ada.
“Harus dicari keseimbangan antara kepentingan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Jika kita tidak peduli lingkungan hidup, maka kita mengorbankan ekonomi dan penciptaan pekerjaan di masa depan,” lanjutnya.
Untuk memastikan agar RUU Cipta Kerja tidak meninggalkan kepentingan nelayan dan ekosistem laut, Sumaila mengusulkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan manajemen kelautan nasional; memperkuat standar lingkungan; dan jangan merelaksasinya. “Komisi penilai amdal juga perlu diperkuat,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPR Luluk Hamidah menilai RUU Cipta Kerja akan berdampak serius terhadap UU yang ada saat ini. Menurutnya, jangan sampai RUU Cipta Kerja malah melahirkan masalah baru dan lebih besar. Ada kekhawatiran RUU Cipta Kerja makin meminggirkan nelayan dan pembudidaya ikan karena yang lebih diutamakan kepentingan investor.
Bahkan, ada yang berpandangan RUU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk menghancurkan laut atas nama investasi. “Ini yang harus diwaspadai, jangan sampai atas nama investasi kemudian menghalalkan semua cara,” kata dia mengingatkan.
Luluk melihat ekosistem laut dan pesisir di Indonesia tergolong rusak, ditambah lagi kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan ilegal. Menurut Luluk, hal penting yang harus diperhatikan yakni ekonomi berkelanjutan dan berdaulat. "Sekalipun tujuan RUU Cipta Kerja ingin mendatangkan investasi, tapi jangan korbankan kehidupan rakyat!"