Meskipun demikian, Susi memandang bahwa perspektif internasional yang diterapkan dengan metode perbandingan dalam amandemen UUD 1945 kurang berhasil. Alasannya karena desain ketatanegaraan yang jelas dan solid justru tidak dicapai.
Susi menggambarkan bagaimana perspektif internasional dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia semakin dibutuhkan. Terutama untuk menjawab berbagai tantangan globaliasasi. Para ahli hukum pun tak lagi bisa menganggap bidang hukum tata negara sebagai wilayah yang kedap dari hukum internasional.
Di sisi lain, perspektif ini perlu ditempatkan secara tepat mulai dari tahapan perbandingan hingga pilihan untuk melakukan adopsi konsep hingga transplantasi norma. “Berbagai faktor harus diperhatikan seperti politik, sejarah, dan budaya,” kata Susi.