Sebelumnya, kiprah ibu dengan satu anak ini di dunia hukum terbilang memiliki pengalaman “segudang”. Selain mengajar, dia tercatat pernah menjadi Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta sejak 2004 hingga 2014 yang kerap dipercaya menyusun regulasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tentu pengalaman ini menjadi “modal” melanjutkan tugasnya menjadi Kepala BPHN yang kerap mewakili pemerintah ketika membahas sebuah RUU bersama DPR.
“Saya pikir ini yang harus dilakukan akademisi, ketika terjun di dunia birokrat. Jadi tidak bisa tiba-tiba, harus punya bekal pengalaman cukup,” pesannya.
Pada Januari 2007 hingga beberapa tahun, Enny pernah menjadi konsultan hukum di lembaga asing, Swisscontact. Sejak 2009 hingga kini, Enny tercatat sebagai Penasihat di Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah (Sadar-Otda). Tak hanya itu, pada pertengahan 2015, Enny pernah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV. Di komunitas akademik, dia pernah menjabat Sekretaris I Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Tingkat Nasional dan Sekretaris Umum Asosiasi HTN dan HAN di Provinsi Yogyakarta.
Keluarga bidang hukum
Menjadi orang nomor satu di BPHN tak pernah terpikirkan di benak Enny sebelumnya. Meski dia mengaku sering mengunjungi BPHN dalam rangka melakukan penelitian hukum. Bagi Enny BPHN sebagai “gudang” memahami pembangunan hukum yang dilakukan pemerintah. Tak heran, BPHN menjadi pusat data hasil penelitian bagi mahasiswa fakultas hukum berbagai kampus.
“Tidak pernah saya berpikir saya harus menjadi kepala BPHN, tidak pernah. Hidup saya mengalir saja. Tapi mengalirnya hidup saya lakukan dengan konsisten,” ujarnya.
Di tengah kesibukan Enny menapaki kariernya hingga menjadi Kepala BPHN tidak menjadi persoalan bagi suami dan anaknya. Terlebih, sang suami, R. Sumendro dan putri semata wayangnya, Prajaningrum Nurendra sama-sama menekuni profesi hukum. Keduanya pun, sama-sama alumnus FH UGM. Sang suami berprofesi sebagai notaris dan aktif di keorganisasian. Sementara sang putri bergelut di bidang hukum pidana.
“Kami sudah buat komitmen dan tidak ada persoalan. Apa yang kita lakukan dalam membangun, tidak hanya untuk keluarga, tetapi untuk kepentingan negara dan keluarga.”