Misalnya, dalam mengkaji blue carbon (karbon biru) akan dijumpai berbagai hal mulai dari restorasi, rehabilitasi, dan konservasi mangrove sampai dengan bagaimana nilai ekonomi karbon. Hal itu bisa ditelaah lebih lanjut melalui penelitian hukum dengan melihat aturan Perpres No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
“Saya mendorong mahasiswa melakukan penelitian peran hukum terhadap itu. Lalu peran masyarakat, kalau ngomong karbon biru jangan sampai masyarakat di left out. Bagaimana pola-pola (yang diatur oleh hukum nasional mengenai) engagement masyarakat dalam pengembangan karbon biru? Itu harus dipelajari,” terangnya.
Menurutnya, terdapat urgensitas dalam melakukan penelitian isu seputar perlindungan ekosistem laut oleh mahasiswa hukum. Sebab, patut disayangkan kini perkembangannya agak tertinggal bila dibandingkan dengan perlindungan ekosistem teresterial non laut. Terlebih, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak potensi di lautan. Sayangnya, masih banyak aspek hukum yang perlu diperkuat lagi untuk melindungi ekosistem laut negara.
“Kalau kita mau meningkatkan kemampuan sumber daya Indonesia, laut lah tempatnya. Menurut saya, orang-orang muda memang harus antusias membuat kajian (penelitian atau karya tulis ilmiah) yang bagus (mengenai hukum perlindungan ekosistem laut, red). Karena pemerintah butuh kajian (seperti) itu. Saya kira harus menunjukkan apa yang kita kaji itu betul-betul memberikan kontribusi yang konkrit, membangun solusi,” tutupnya.