Keempat, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan reformasi besar dalam penyiapan SDM. Dia yakin hal ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk melompat. Pembenahan harus dilakukan untuk pendidikan vokasi SMK dan politeknik. Kartu Prakerja dan sistem manajemen harus disiapkan, sehingga Januari dapat diterbitkan dengan pengawasan berbasis digital yang mudah dikontrol.
Untuk pelatihan vokasi, Presiden Jokowi menekankan agar kegiatan itu tidak hanya dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), tapi juga melibatkan swasta. Baca Juga: Presiden Ingatkan Soal Shifting Job di Pasar Tenaga Kerja
Kerjasama BLK dan Perusahaan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merasa yakin sistem pendidikan dan pelatihan vokasi ini mampu menjawab kebutuhan SDM bagi industri. Tahun 2020-2024, pemerintah memprioritaskan pembangunan nasional bidang SDM. Untuk mengawal pelaksanaan pengembangan SDM di Indonesia melalui pelatihan vokasi, 5 Balai besar Peningkatan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan 28 perusahaan.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan MoU itu sebagai komitmen bersama antara pemerintah dan swasta dalam mengawal pelaksanaan pengembangan SDM melalui vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi terus meningkatkan dan mengembangkan keterampilan baru sesuai perkembangan teknologi industri. Nantinya diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan dapat bekerja terus menerus.
"Di era yang serba cepat saat ini, keberhasilan suatu pendidikan dan pelatihan vokasi sangat ditentukan oleh kualitas instruktur pengajarnya. Melalui tangan-tangan instruktur inilah, kita berharap dapat memberi skill-skill terkini sesuai kebutuhan industri yang berkembang pesat kepada masyarakat," kata Khairul.
Khairul berharap pendidikan berorientasi vokasi ini dapat mengurai masalah ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja (missmatch).